TERNATE,HR – Wali Kota Ternate M Tauhid Soleman dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate melakukan rapat koordinasi tentang skem penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Ternate pasca pengurangan dana transfer ke daerah (TKD), Jumat (17/10/2025) bertempat di Ruang rapat Kantor Wali Kota Ternate.
Ketua DPRD Kota Ternate Rusdi A. Im mengatakan, rapat konsultasi antara pimpinan DPRD dan Wali Kota berkaitan dengan kebijakan pusat untuk pengurangan transfer keuangan daerah (TKD), dan skema yang akan dilakukan Pemkot Ternate terkait dari pengurangan TKD.
“Dimana Wali Kota bersama TAPD sudah punya skema dalam merancang APBD 2026, dan dijadwalkan pada akhir bulan ini sudah ada penyampaian RAPBD 2026,” jelasnya.
Menurutnya, gambaran umum yang disampaikan Wali Kota sudah pasti program kegiatan lain akan dikurangi dengan pengurangan TKD tersebut dan dampak pengurangan TKD. Namun, Wali Kota menekan tahun depan diutamakam program mendasar yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
Skema perampingan OPD kata dia, butuh kajisn dari Pemkot, pihaknya menyerahkan ke Pemkot untuk melakukan itu. Sudah pasti dampaknya baik, tetapi perlu dikaji lagi.
“RPJMD mungkin juga akan dilakukan, karena dengan pengurangan TKD ini pasti akan berpengaruh. Sebab banyak program dan kegiatan yang akan nantinya tidak bisa jalan kalau dipaksakan, sehingga bisa jadi akan dievaluasi kembali,” terangnya.
Dikatakannya, DPRD juga akan setuju jika apa yang dilakukan pemerintah itu baik dan rasional, sebab jika dipaksakan juga sementara ketersediaan anggarannya tidak ada.
Terpisah, Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman dikonfirmasi mengatakan, pertemuan yang dilakukan dengan pimpinan DPRD itu sama dengan rapat konsultasi beberapa waktu lalu, dimana penyusunan RAPBD 2026 menyesuaikan dengan kondisi anggaran. Dan mengutamakan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
“Dan itu paling utama, jadi APBD diutamakan itu saja,” katanya.
Kata Wali Kota, akan juga dilakukan pengurangan pada kegiatan lain termasuk aspirasi DPRD yang dituangkan dalam pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD.
Menurutnya, hal ini lantaran penyusunan RAPBD nanti tetap menyesuaikan dengan besaran TKD.
“Jadi kemungkinan Pokir DPRD tidak tergambar 2026, dan itu diterima,” sebut Wali Kota.
Selain itu, penyesuaian RPJMD kata dia, nantinya akan dibahas oleh tim penyusun, bahkan hal itu juga disampaikan pada kegiatan NasDem Eksekutif Forum pada beberapa waktu lalu.
“Perampingan OPD itu juga akan terjadi, tapi kita masih fokus penyusunan RAPBD 2026, dan minimal akan disampaikan ke DPRD sebelum November,” ungkapnya.(nty)
