Pemda Halmahera Utara Akan Bayar Anggaran Pilkada 100 Persen, Asalkan Pemprov Lunasi DBH

  • Whatsapp
Kepala Badan Kesbangpol Halmahera Utara, Anwar Kabalmay

TOBELO, HR — Pemerintah Daerah (Pemda) kabupaten Halmahera Utara akan membayar sekaligus 100 persen anggaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak kepada KPU dan Bawaslu Halmahera Utara  jika Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara melunasi semua tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH) dari tahun 2022-2024 ke Pemda Halmahera Utara.

Hal tersebut ditegaskan Kepala Badan Kesbangpol kabupaten Halmahera Utara, Anwar Kabalmay, Rabu (27/03/2024).

Menurut Kabalmay, Kalau DBH-nya dicicil oleh Pemprov maka kucuran dana ke KPU dan Bawaslu pun dicicil, dan jika Pemprov sama sekali tidak mau bayar hutang DBH maka Pemkab Halmahera Utara juga tidak mungkin menyalurkan dana Pilkada serentak, baik ke KPU, Bawaslu maupun biaya pengamanan Pilkada TNI/POLRI.

” Jadi terkait permasalahan ini, kami telah menyurat ke Wamendagri, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, dan Dirjen Keuangan Daerah, untuk melakukan audience bersama bupati beserta jajaran OPD terkait, dan Pimpinan DPRD Halmahera Utara serta anggota komisi I DPRD Halut, yang dijadwalkan pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 di Kemendagri ,” jelasnya.

Kabalmay bilang demi terselenggaranya Pilkada serentak di Kabupaten Halmahera Utara, maka ada dua opsi tawaran yang akan disampaikan kepada pihak Kemendagri.

” Pertama itu, Kemendagri diminta untuk memotong DAU Pemprov dan disalurkan langsung ke Rekening Kasda Halut, sebagai pengganti atau bayar kurang DBH yang telah dipakai Pemprov kemudian kedua  karena Pilkada merupakan prioritas utama, maka Pemda Halut mengusulkan kepada Kemendagri untuk dapat lakukan pergeseran DAU Peruntukan menjadi DAU Reguler sehingga bisa digunakan untuk membiayai Pilkada serentak.” jelasnya.

Kabalmay yang biasa disapa Om Jhon menegaskan Pemda Halmahera Utara hanya punya dua opsi yang dapat menyelamatkan pelaksanaan Pilkada serentak di kabupaten Halmahera Utara, ” Untuk urusan DBH ini, kepercayaan kami kepada Pemprov sudah tidak ada sama sekali, karena sudah berulang kali kami berkoordinasi bersama Pemprov tapi hasilnya selalu mengecewakan,” pungkasnya (man).

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *