TIDORE,HR–Mewakili Wali Kota Tidore Kepulauan, dalam hal ini Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP, PA (P2KBP3A) Kota Tidore Kepulauan M. Hasbi Marsaoly mengikuti Peluncuran Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING), yang diikuti secara virtual dari Ruang Rapat Stunting Kota Tidore, Kamis (5/12/2024).
Kegiatan peluncuran stunting yang dipusatkan di Dusun Cipule, Desa Mulyasari, Kabupetan Karawang, Provinsi Jawa Barat ini diluncurkan secara langsung oleh Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Dr. H. Wihaji, S.Ag., M.Pd.
Pada kesempatam tersebut Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN RI Wihaji menyampaikan program ini dirancang untuk mengatasi masalah stunting yang menjadi tantang besar dalam mewujudkan pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkulitas di Indonesia.
“Program Genting merupakan upaya Pemerintah Pusat sampai ke daerah mengingat masih tingginya angka stunting di Indonesia yaitu sekita 21,5 persen pada tahun 2023 dan hanya menurun sekitar 0,1 persen dibandingakan dengan tahun sebelumnya” Tutur Wihaji.
Wihaji juga menjelaskan, genting sendiri merupakam Gerakan gotong royong masyarakat untuk mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, kuat dan tidak stunting, melalui kepedulian para pihak sebagai orang tua asuh (OTA), yang berperan sebagai pemberi bantuan.
Usai mengikuti kegiatan peluncuran tersebut, Kepala Dinas P2KBP3A Kota Tidore Kepulauan M. Hasbi Marsaoly menyampaikan kegiatan ini merupakan kegiatan nasional dari Kementrian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN RI, yang telah ditetapkan dan diluncurkan secara serentak di seluruh daerah. Untuk itu Hasbi Marsaoly menjelaskan bahwa Kota Tidore Kepulauan mendapatkan jatah untuk sementara sebanyak 40 anak yang harus diasuh.
“Menunggu keputusan dari Wali Kota Tidore, dari setiap Kelurahan dan Desa kita akan berbagi distribusi dari 40 anak tersebut” Jelas Hasbi.
Hasbi juga menambahkan yang menjadi orang tua asuh di Kota Tidore Kepulauan terdiri dari para Pengusaha dan Pejabat Eselon II dari Kelurahan maupun Desa dan akan ditetapkan pada tanggal 1 Januari 2025.
“Untuk orang tua asuh Di Kota Tidore Kepulauan akan dipilih dari para pengusaha dan Pejabat Eselon II dari setiap Kelurahan dan Desa, yang mana diharapkan pada tanggal 1 Januari 2025 akan segera ditetapkan sesuai dengan keputusan Wali Kota” Tutupnya.
Turut hadir secara langsung Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN RI, Pimpinan Komisi IX DPR RI, Kementrian dan Lembaga terkait Stunting. Sedangkan yang hadir secara Virtual Kepala Perwakilan BKKBN Seluruh Indonesia, Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi Urusan Pengendalian Penduduk dan KB, Penyuluh KB/PLKB, dan Tim Pendamping Keluarga.
