TOBELO, HR— Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2022 ini kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-enam kalinya secara berturut-turut.
Perolehan opini WTP atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2021 ini diterima oleh Bupati Halmahera Utara, Frans Manery di gedung utama BPK RI Perwakilan Maluku Utara di Ternate, Kamis (12/05/2022).
Atas prestasi tersebut, Bupati Halmahera Utara mengaku gembira dan bersyukur, dimana menurutnya merupakan kebanggaan dari masyarakat Halmahera Utara,”Saya ucapkan terimakasih dan apresiasi yang tinggi kepada semua yang sudah berpartisipasi dan melaksanakan tugas dengan baik, sehingga menjadi sebuah prestasi, yang pada akhirnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Halmahera Utara”, ujarnya.
Bupati juga meminta seluruh jajaran agar segera menindaklanjuti catatan-catatan yang diberikan oleh pihak BPK RI, demi pelaksanaan pemerintahan Kabupaten Halmahera Utara .”
Kami menyampaikan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Maluku Utara, yang telah memberikan saran dan masukan dan Pemkab Halmahera Utara ke depan akan lebih maju dan lebih baik lagi,” pungkasnya.
Seperti diketahui, Pemerintah kabupaten Halmahera Utara meraih opini WTP atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Halmahera Utara sejak tahun 2016.
Saat itu, bupati Frans Manery dan wakil bupati Muchlis Tapi Tapi baru satu tahun memimpin pemerintah kabupaten Halmahera Utara pada periode pertama.
Sebelumnya Pemkab Halut mengalami discleimer dalam pengelolaan keuangan daerah (man).
