TERNATE, HR – Pemerintah Kota Ternate rencana membayar tunggakan utang Universal Health Coverage (UHC) ke BPJS Kesehatan senilai Rp17 miliar secara bertahap.
“Skema itu Pemkot harus melunasi utang dari tahun 2023 -2025 sekitar Rp17 miliar. Namun, Pemkot berada pada dua hal yang harus diselesaikan yakni membayar utang dan menganggarkan di tahun anggaran berjalan 2026,” katanya usai evaluasi dengan Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate, di Ruang Executive Room, Senin (29/12/2025).
Menurutnya, Banggar menegaskan paling tidak Pemkot harus mempunyai skema membayar tunggakan, melalui Kabid Anggaran ia sudah memformulasikan dari dana bagi hasil (DBH) kurang bayar yang akan dipakai untuk membayar utang.
“Untuk tahun depan sudah dialokasikan anggaran sebesar Rp5 miliar, nanti kita tambah lagi Rp10 miliar untuk menopang UHC BPJS kesehatan di tahun berjalan. Sehingga utang itu bisa terselesaikan, kemudian bagaimana Pemkot memfasilitasi warga kota untuk berobat bisa berjalan normal di tahun 2026. Kita clear-kan itu, karena ini menjadi catatan evaluasi dari APBD yang kita bawa ke provinsi. Sebelum ditetapkan menjadi Perda,” ucapnya.
Menurutnya, besok ada pertemuan dengan Kepala BPJS Kesehatan di Kantor Bappelitbangda, olehnya itu Pemkot coba menawarkan opsi membayarutang.
“Bisa atau tidak kita menunggu pertemuan besok. Saya pikir ada dispensasi, kita pikir tujuan kita baik, utang terbayar pemenuhan untuk warga juga terlaksana dengan baik,” ujarnya.(nty)
