TIDORE, HR – Pemerintah Kota Tidore sejauh ini terus berkomitmen untuk menjamin perlindungan kepada para tenaga kerja baik itu Non ASN, tenaga rentan, konstruksi maupun tenaga kerja lainnya.
Hal tersebut disampaikan Asisten Sekda Bidang Administrasi Umum Yakub Husain usai mengikuti kegiatan asistensi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan capaian Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UC Jamsos Naker) secara virtual bersama Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Bina Bangda) Kementerian Dalam Negeri, di Ruang Rapat Sekda, Senin (19/5/2025)
Yakub Husain mengatakan, untuk pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan di Kota Tidore telah diberikan Jaminan ketenagakerjaan kepada para pekerja di Kota Tidore dari Non ASN, tenaga rentan, tenaga konstruksi hingga ke perangkat Desa.
“Harapan kami kedepan baik itu tenaga non ASN maupun tenaga kerja lainnya dapat dicover seluruhnya sehingga para pekerja yang ada di Tidore bisa menjamin perlindungan ketenaga kerjaannya,” harap Yakub.
Sementara Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tidore Kepulauan Ruslan W. Yunus menjelaskan, para tenaga kerja Non ASN yang saat ini tercover pada database Jamsos Naker sebanyak 1.900 tenaga kerja non ASN dengan perlindungan dan kecelakaan kerja.
“Dari 1.900 yang masuk dalam database ketenagakerjaan sebanyak 1.200 yang telah memiliki Jamsos Naker , sedangkan untuk aparatur desa sendiri sekitar 300 lebih orang yang tersebar di 49 Desa di Kota Tidore telah memiliki jaminan ketenagakerjaan dengan menggunakan dana desa, sehingga tahun ini juga kami akan berkoordinasi dengan para lurah agar pekerja rentan yang ada di setiap kelurahan akan dijamin prlindungannya melalui dana kelurahan,” kata Ruslan.(red)
