TERNATE, HR – Memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78, Pemuda Hiri berencana melaksanakan upacara pengibaran bendera merah putih di atas bebatuan, karang dan tetrapod di pelabuhan penyebrangan Sulamadaha – Hiri.
Menurut Ketua Hiri Institute, Roni Ridwan, banyak orang pernah upacara dalam laut, ada juga upacara di puncak gunung, ada juga di hutan.
“Sekarang kami akan upacara di pantai pelabuhan penyebrangan Sulamadaha-Hiri,” ucapnya melalui rilis, Kamis (10/8/2023).
Kata dia, upacara ini selain memperingati perjuangan para pahlawan kemerdekaan yang dulunya dipenjarakan, diintimidasi, diteror, ditembak, bahkan terbunuh di medan juang. Mereka adalah pejuang-pejuang bangsa yang hidup melawan penjajah.
Peringatan Hari Kemerdekaan Negara ini sebetulnya menurutnya adalah bentuk mentransmisi kesadaran berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, upacara bukan sekedar menambilkan simbol-simbol kenegaraan, tetapi harus menceritakan bentuk dan dinamika hidup kewarganegaraan Indonesia, termasuk dinamika dan kondisi warga negara di Pulau Hiri.
“Kita tidak harus membesar-besarkan “hura-hura” dan agenda ceremony, yang pada akhirnya menjauhi masyarakat dari memori kolektif perjuangan penuh darah dan air mata di zaman pra dan setelah kemerdekaan. Kegiatan hura-hura akan lebih banyak mendepak generasi dari mental perjuangan tokoh-tokoh bernyali, berpengetahuan dan bermoral. Semua terhapus oleh “canda-tawa” agenda-agenda hura-hura. Padahal, orang tua-tua kita, para pendahulu dan pendiri bangsa dulu sengsara, mereka membentuk negara ini dengan pikiran, dengan tindakan penuh resiko. Kita terlalu banyak menganggap remeh sehingga yang ada kebanyakan mengadakan kegiatan hura-hura tak ada makna bagi berlangsungnya pembangunan dan demokrasi hari ini,” tandasnya.
Sementara, Koordinator AMPUH, Ardian Kader mengatakan, tujuan upacara di pelabuhan untuk mengingatkan ke Pemkot bahwa pembangunan Pelabuhan Hiri adalah hak paling dasar. Pemerintah tidak boleh utamakan membangun gedung-gedung kejaksaan, alokasikan anggaran begitu besar, sementara rakyat masih sangat sengsara menyusuri dermaga di Sulamadaha.
“Kalau kita disebut merdeka, perlu ditanyakan merdeka dalam hal apa? Sedangkan pelabuhan sebagai infrastruktur utama terus diberi janji bertahun-tahun?? Kalau dilihat, faktanya, banyak PNS seperti guru, nakes,TNI, POLRI tugasnya di Pulau Hiri, dan setiap hari mereka menyebrang melalui pelabuhan. Tetapi mengapa negara atau pemerintah daerah tidak serius membangun pelabuhan??,” tanya dia.
Katanya, memperingati Hari Kemerdekaan adalah refleksi sejarah, tetapi juga harus disertai kesadaran dan tanggungjawab mensejahterakan warga negara. Nah, tugas mensejahterakan warga, atau melindungi warga sepenuhnya adalah tugas negara dan pemerintah sebagaimana Undang – undang 1945 dan Ideologi Negara Pancasila.
Pada sila kelima disebut “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Inilah poin pentingnya, bahwa upacara langsung di lokasi pelabuhan, karena warga Pulau Hiri sampai saat ini belum merasakan keadilan di jalur laut dengan infrastruktur pelabuhan yang layak.
Dikatakannya, keadilan sosial masih terbajak, karena pemerintah justru lebih utamakan kepentingan elit, bukan warga. Warga sengsara, sementara elit senang. Ini hal yang terbalik dari tujuan hadirnya sebuah negara. Warga Hiri butuh kehadiran negara untuk mengagendakan program pembangunan yang seadil-adilnya. Pemerintah tidak boleh pilih kasih, seperti yang dilakukan Pemkot. Itu menodai luhurnya cita-cita para pendiri bangsa ini. Pemerintah daerah harus sadar itu.
“Kami akan kibarkan bendera merah putih di atas tetrapod yang terbengkalai, karena ketidakbecusan Pemkot. Kami akan bacakan teks Pancasila dengan Bahasa Ternate. Kami akan buat siloloa tetrapod dan janji-janji pemerintah. Kami akan bacakan manifesto perjuangan pelabuhan Hiri yang sudah bertahun-tahun disuarakan. Kami akan adakan pembelaan motoris dan penumpang di atas bebatuan, karang dan tetrapod,” ungkapnya.
Tambahnya, pihaknya belum merasakan keadilan, sebab selama ini peringatan kemerdekaan hanya seremony semata tanpa kerja terstruktur berbasis data yang merekam fakta kehidupan warga negara.
“Pemerintah masih lalai di bagian yang itu,” tutupnya.(nty)
