TOBELO, HR — Puluhan aktivis Pimpinan Daerah (PD) Pemuda Muhammadiyah (PM) Kabupaten Halmahera Utara menggelar unjuk rasa di depan Kantor Bupati dan DPRD Halmahera Utara. Selasa (16/05/2023).
Masa meminta Bupati dan DPRD Halmahera Utara menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di 53 Desa se-Kabupaten Halmahera Utara hingga tahun 2025. Aksi unjuk rasa dilengkapi Mobil Pick Up dengan Sound Sistem.
Kordinator lapangan Aksi Pemuda Muhammadiyah Halmahera Utara Alkahfi Hi Ahmad mengatakan, berdasarkan kajian dan diskusi di internal Pemuda Muhammadiyah, terkait momentum Politik bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). digelar pada Oktober 2023 dapat mengganggu stabilitas keamanan pada tahapan proses Pemilihan Umum 2024.
“ Karena itu, kami mendesak Bupati Halut Frans Manery membuat Peraturan Bupati penundaan Pilkades hingga 2025 mendatangi,” Ujar Alkahfi.
Alkahfi menegaskan DPRD sebagai lembaga Legislatif dapat memberikan dukungan kepada Pemkab Halmahera Utara untuk penundaan Pilkades hingga 2025,” Kami harap DPRD Halmahera Utara Ikut mendukung untuk penundaan Pilkades,” bebernya.
Terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Desa (DPMD) Halmahera Utara, Naftali Gita mengatakan, tuntutan masa Aksi dari Pemuda Muhammadiyah terkait penundaan Pilkades, pihaknya sangat merespon. Bahkan DPMD sudah mengusulkan ke Bupati dan akan diadakan rapat bersama Forkopimda Halmahera Utara untuk menyepakati penundaan Pilkades hingga 2025.
“ Jadi nanti Bupati akan mengadakan rapat bersama Forkopimda dalam waktu dekat untuk menyepakati penundaan Pilkades hingga 2024, dan usai pertemuan dengan Forkopimda, Pemda bakal membuat Perbup dan diminta persetujuan dari Gubernur dengan Mendagri untuk penundaan Pilkades Karena kita menghadapi agenda pesta demokrasi nasional yakni Pemilu 2024,” pungkas (man)
