TOBELO, HR— Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Halmahera Utara mengepung Kantor Bawaslu dan KPU Halmahera Utara dengan menggelar unjuk rasa. Kamis (03/11/2022).
Dalam aksi itu, Pemuda Muhammadiyah menuntut agar Bawaslu dan KPU Halmahera Utara tetap netral dan menjaga integritas serta independensi penyelenggara.
Masa aksi mendatangi kantor Bawaslu dan KPU setempat, menggunakan Mobil Pick Up dilengkapi dengan sound sistem.
Koordinator Aksi, Alkafi Hi Ahmad mengatakan, aksi yang dilakukan ini, untuk menegaskan kepada penyelenggara Bawaslu dan KPU Halmahera Utara agar tetap netral dan menjaga independensi serta integritas. Selain itu, Aksi ini juga mendesak Bawaslu Halmahera Utara agar tidak membangun konspirasi dengan Partai Politik seperti terjadi pada rekaman yang viral, ” Aksi ini untuk menjaga agar proses demokrasi pada Pemilu 2024 mendatang, pihak penyelenggara tidak diintervensi oleh partai politik,”Ujar Alkafi.
Sementara Ketua Pemuda Muhammadiyah Halmahera Utara, Jumar Mafoloi menegaskan bahwa, kehadiran Pemuda Muhammadiyah di Kantor Bawaslu dan KPU ini, untuk mendukung kinerja KPU dan Bawaslu dalam mensukseskan Pemilu 2024 yang adil, bersih, umum bebas, serta jujur.
Jumar juga menegaskan Bawaslu Halmahera Utara tidak bermain kompromi dengan partai politik dalam perekrutan Panwascam, dan PPL,” Kami mengingatkan Bawaslu dan KPU jangan membangun konspirasi dengan Partai Politik dalam hal perekrutan lembaga adhock, selain itu, kami menegaskan KPU dan Bawaslu bekerja sesuai PKPU, Perbawaslu dan Undang Undang Pemilu, pada Pemilu serentak 2024, agar Pemilu 2024 tidak terjadi seperti Pemilu 2019,” tegasnya.
Terpisah Komisioner KPU Halmahera Utara, Sefriando Bitakono mengatakan bahwa pihaknya sangat mengapresiasi langka Pemuda Muhammadiyah peduli terhadap proses Pemilu 2024. Tentunya KPU dalam bekerja selalu mengedepankan PKPU dan Undang Undang Pemilu,” Kami juga meminta Pemuda Muhammadiyah membantu KPU untuk mensukseskan tahapan Pemilu serentak 2024, karena tanggung jawab kita bersama, seluruh lapisan masyarakat, baik OKP, Ormas, Kemanan dan Pemerintah Daerah,” ujarnya.(man)
