TERNATE, HR – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Maluku Utara merilis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tahun 2024, dalam rilis tersebut tiga Kabupaten memiliki kerawanan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pilkada 2024 tertinggi.
Ketiga kabupaten tersebut terdiri dari tertinggi pertama, yaitu Kabupaten Halmahera Tengah, disusul Kabupaten Halmahera Selatan dan di posisi ketiga Pulau Taliabu.
Ketua Bawaslu Malut Hj Masita Nawawi Gani mengatakan, launching pada malam ini berdasarkan pemetaan pada potensi kerawanan Pilkada di 10 Kabupaten/Kota yang ada di Malut.
Kata dia, adapun trend isu kerawanan pada tahapan pemilihan berdasarkan hasil pemetaan kerawanan ada enam isu, yang memang masih trand dan ini menjadi potensi adanya pelanggaran pada pelaksanaan tahapan dalam pemilihan serentak tahun 2024 adalah netralitas ASN dan Pemdes.
“Saat ini kita belum masuk pada pendaftaran paslon dan kampanye. Namun terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN sudah banyak yang terjadi. Dan untuk kabupaten kota yang sangat banyak dugaan netralitas ASN itu adalah Halteng,” ucapnya disela – sela Launching Indeks Kerawanan Pemilu, Jumat (23/8/2024) di Hotel Muara.
Bahkan, dugaan netralitas ASN sangat tinggi saat ini, bahkan untuk indikasi penyalahgunaan kekuasaan pun sementara ditelusuri oleh Bawaslu Halteng.
“Saya berharap apa yang terjadi di Kabupaten Halteng tidak diikuti oleh Provinsi dan Kabupaten Kota lainnya,” cetusnya.
Hal senada juga dikatakan Kordiv Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Malut, Rusli Saraha. Kata dia, pemetaan kerawanan ini mengacu pada dokumen sebelumnya.
Menurut Rusli, dari kerawanan yang di petakan berdasarkan 61 indikator yang menjadi sandaran mereka dalam proses penyusunan IKP. Dari 61 terdapat 31 indikator yang ada dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan IKP.
“Dari 31 indikator yang terdapat dokumen itu kami menyimpulkan terdapat 10 kategori indikator yang berada pada level kerawanan tinggi,” ucapnya.
Tak hanya itu, kerawanan tinggi di Malut adalah rekomendasi Bawaslu terkait ketidak netralan ASN dan Aparatur Pemerintah Desa, himbauan Untuk memilih calon tertentu dari pemerintah, indikator adanya gugatan hasil pemilu dan pilkada, indikator adanya sengketa pemilu, adanya laporan politik uang yang dilakukan peserta atau timses, adanya konflik antar pendukung, kekerasan berani SARA, adanya materi kampanye ujaran kebencian di medsos, adanya materi kampanye bermuatan SARA di medsos, dan adanya materi kampanye ujaran kebencian di tempat umum.
Sambung Rusli, enam trend isu kerawanan pemilu saat ini terdiri dari netralitas ASN dan Pemerintah Desa paling tinggi adalah Halmahera Tengah, Halmahera Selatan, dan Pulau Taliabu. Kemudian isu penyalahgunaan wewenang, di posisi pertama masih diduduki Kabupaten Halmahera Tengah, posisi kedua Halmahera Selatan dan posisi ketiga Kota Ternate.
Tambahnya, untuk politik uang Halmahera Selatan diurutan pertama, posisi kedua Kota Ternate dan ketiga Kepulauan Sula. Sedangkan isu pelanggaran adminitrasi dan prosedur urutan pertama Halmahera Utara, Halmahera Barat, dan Pulau Morotai. Selain itu, politisasi SARA urutan pertama diduduki Kota Ternate, kedua Halmahera Utara dan Halmahera Tengah. Dan integritas dan profesionalitas penyelenggara urutan pertama aKabupaten Halmahera Selatan, Halmahera Tengah dan Halmahera Barat.(nty/pn)
