TERNATE, HR – Wali Kota Ternate M Tauhid Soleman menyampaikan pidato pertama Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ternate masa jabatan 2025-2030 melalui paripurna ketiga masa persidangan kedua, di Gedung DPRD Kota Ternate, Kalumata, Selasa (4/3/2025).
Paripurna ini dipimpin Ketua DPRD Ternate, Rusdi A.IM dan dihadiri Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Ternate, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Lurah, dan Camat.
Wali Kota mengatakan, ia dan Nasri bertekad untuk mewujudkan visi Kota Ternate yang Mandiri dan Berkeadilan atau Ternate Andalan jilid II. Dan untuk mencapai visi tersebut dengan semangat tagline ‘Tuntaskan Berbenah’, terdapat enam misi utama yang akan dijalankan dalam masa jabatan 2025-2030, meliputi:
1. Menumbuh-kembangkan kelembagaan sosial dalam bingkai 7 nilai dasar kebudayaan Ternate (Kie Se Gam Magogugu Matiti Tomdi) atau Ternate Berbudaya.
2. Meningkatkan kapasitas infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis atau Ternate berkembang.
3. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing atau Ternate berkualitas.
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang responsif, bersih, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada pelayanan publik atau Ternate berkinerja.
5. Menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat yang tangguh dan unggul berbasis kepulauan atau Ternate bertumbuh.
6. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, asri dan lestari atau Ternate berkelanjutan.
Menurutnya, visi dan misi merupakan arah kebijakan dan tujuan utama dalam pembangunan Kota Ternate, dan akan diterjemahkan ke dalam tindakan nyata, melalui 18 program prioritas. Program prioritas merupakan kumpulan kebijakan yang difokuskan pada sektor-sektor utama yang dianggap strategis dan mendesak untuk diwujudkan.
“Saya tegaskan apa yang telah dirumuskan dalam visi, misi dan 18 program prioritas untuk prioritas pembangunan Kota Ternate tahun 2025 – 2029, tujuannya adalah untuk mempertajam, memperkuat sekaligus menyempurnakan apa yang telah dilakukan atau yang telah terlaksana melalui program kegiatan RPJMD Kota Ternate periode pertama saya,” ucapnya.
Dikatakannya, dalam jangka pendek 100 hari kerja, terdapat beberapa hal krusial yang perlu difokuskan dalam penanganan permasalahan di Kota Ternate, meliputi:
1. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan profesionalitas ASN.
2. Optimalisasi peningkatan PAD.
3. Peningkatan kualitas pelayanan publik (Pendidikan, Kesehatan, Pengelolaan Sampah dan Air Bersih).
4. Pengendalian inflasi dan ketersediaan pangan.
5. Pengembangan UMKM, IKM dan Ekonomi Kreatif.
Peningkatan tata kelola pemerintahan dan profesionalitas ASN katanya, harus dilakukan secara simultan agar tercipta pemerintahan yang bersih, efektif, dan melayani masyarakat dengan lebih baik.
Dengan mengimplementasikan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta meritokrasi dalam manajemen ASN, diharapkan pelayanan publik menjadi lebih efisien dan berkualitas di Kota Ternate. Dan penerapan teknologi berbasis digital, yang merupakan salah satu strategi yang akan dioptimalkan, dan dijadikan dasar dalam penentuan keputusan dan kebijakan serta langkah strategis untuk perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah di Kota Ternate.
Sehingga dapat meningkatkan transparansi, fungsi kontrol dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, dalam rangka penerapan good governance, sekaligus mendorong digitalisasi di seluruh sektor government.
“Kita ketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai representasi otonomi daerah menunjukkan kemampuan suatu daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, oleh karena itu pengoptimalan PAD akan menunjang pembangunan daerah yang pembiayaannya bersumber dari PAD.
Katanya, sebagai pendukung peningkatan PAD, APBD Kota Ternate telah mampu mendorong peningkatan pada beberapa indikator ekonomi makro berdasarkan 17 kategori lapangan usaha PDRB atas dasar harga berlaku Kota Ternate. Nilai PDRB ADHB yang tercipta di Kota Ternate pada tahun 2024 mencapai Rp15,21 triliun naik 11,83 persen dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp13,60 triliun.
Sementara itu, banyak pekerjaan rumah untuk Kota Ternate yang harus cepat dituntaskan, seperti masalah pendidikan, kesehatan, penanganan sampah perkotaan dan air bersih.
Sinkronisasi kebijakan Pusat dan Daerah katanya, pemerataan akses pendidikan dan kesehatan, penambahan armada dan sarana pendukung lainnya serta pola pengelolaan manajemen yang baik, diharapkan menjadi solusi yang tepat dan cepat dalam menjawab permasalahan di atas.
“Sampah menjadi fokus utama yang harus diperhatikan, dengan kolaborasi yang dibangun, melalui penanganan dan pengelolaan sampah yang responsif berbasis partisipatif dari tingkat RT-RW, kelurahan hingga kecamatan.
Tambahnya, untuk penguatan ekonomi lokal dalam mendukung kebijakan pangan nasional, kerjasama antar daerah adalah kunci bagaimana keterlibatan Kabupaten-Kota di Maluku Utara, dapat dijadikan sebagai hinterland atau penyangga sekaligus sebagai instrumen pembangkit ekonomi, dalam upaya penyediaan berbagai bahan baku atau komoditas unggulan, dan sekaligus sebagai jawaban atas terjadinya inflasi di Kota Ternate, yang pada tahun 2024 sebesar 1,66 Persen menurun 2,75 Persen dari tahun 2023.(nty)
