TERNATE,HR—Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate menilai statemen Kepala Dinas PUPR Kota Ternate, Isnain Pansiradju keliru. Pasalnya, Isnain mengatakan sejumlah kegiatan fisik di Pemerintah Kota Ternate yang dianggarkan pada tahun 2022 belum bisa jalan, karena menunggu arahan dari Wali Kota.
Ketua DPRD Kota Ternate, Muhajirin Bailussy baru – baru ini mengatakan, proyek itu tidak perlu lagi bahasa menunggu Wali Kota, karena semua perangkat penyusunan program sudah ada, mulai dari kasubag perencanaan di OPD, kemudian ULP juga tinggal menunggu waktu ditenderkan.
“Pertama yang harus di buat pemerintah itu perencanaannya, karena sudah bulan ketiga perencanaan harus keluar, jadi DPRD minta di bulan Maret ini semua perencanaan sudah dilaksanakan paling lambat selesai perencanaan pertengahan bulan April sudah bisa ditenderkan,” katanya.
Dikatakannya, hal ini jika tidak di percepat nantinya mempengaruhi banyak hal.
“Kalau tidak di input di ULP dan tidak terdata akam mempengaruhi DID yang akan datang, jadi tolong lah. DPRD mendesak ke pemerintah khususnya seluruh perangkat daerah yang punya kegiatan fisik maupun non fisik segera input ke ULP, baik tender dan PL. Sebab itu akan meringankan proses kegiatan ke depan,” terangnya.
Menurutnya, jika molor dan belum jalan, penyerapan anggaran tahun ini pasti berpengaruh. “Kita berharap semua kegiatan sebelum Desember bisa selesai, supaya kalau ada pekerjaan yang dilakukan penyesuaian atau perubahan karena akibat dari perencanaan yang keliru dapat di buat penyesuaian di sisa akhir tahun itu,” jelasnya.
Muhajirin menegaskan, Wali Kota tidak ada urusan tekhnis soal itu, kalau ada kepala organisasi perangkat daerah (OPD) bicara begitu, Wali Kota harus ambil langkah evaluasi apalagi yang terlambat input data kegiatan.
“Kalau ada OPD yang kepala nya bicara begitu, Wali Kota ambil langkah evaluasi. Apalagi yang terlambat input data kegiatan, karena tidak boleh terlambat, sehingga semua nya mempengaruhi. Karena terlambat, makanya DID kita di tahun 2022 ini tidak dapat. Jadi kalau ada yang begitu lagi ganti saja kepala OPD nya,” terangnya.
Lanjut Muhajirin, keterlambatan saat ini terjadi akibat dari koordinasi di OPD tidak jalan.
“Kepala OPD tidak koordinasi kebawa, ULP menunggu. OPD koordinasi ke perencaan yang tidak bagus. Dan tidak ada penegasan kebawa, yang dibawa juga cuek,” tegasnya.(nty)
