TERNATE, HR – Pejabat sementara (Pjs) Wali Kota Ternate, Tahmid Wahab di hari pertama berkantor langsung mengadakan rapat perkenalan dengan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkup Pemerintah Kota Ternate.
“Tugas saya sudah diatur oleh Mendagri sesuai surat keputusan (SK), rapat tadi juga saya sampaikan tugas Pjs Wali Kota Ternate. Saya pertama harus melaporkan ke Kemendagri bahwa situasi Kota Ternate keamanan masyarakat disaat pelaksanaan kampanye pilkada, semua Pjs diminta presentase ke pusat untuk memberikan gambaran umum netralitas ASN disaat kampanye pilkada, langkah strategis dan problem di kota,” ucap Tahmid, Kamis (26/9/2024).
Lanjutnya, ia juga melaporkan disaat petahana mengambil cuti dan pelaksanaan pemerintahan seperti apa.
“Saya sangat bersyukur dan melakukan perkenalan dengan pimpinan OPD, mereka juga membantu saya supaya kita jaga baik – baik Kota Ternate yang sudah baik – baik saja dan kedepan akan baik – baik saja,” cetusnya.
Dikatakannya, masa transisi ini kondisi abnormal di momen politik dan pasti ada riak- riak, tetapi pihaknya berkomitmen walaupun hiru pikuk diluar sana Pemkot tidak terpengaruh dan roda pemerintahan tetap jalan, begitu juga dengan pelayanan ke warga.
Sementara, Sekertaris Daerah Kota Ternate, Rizal Marsaoly menyatakan, dalam rapat tadi ia melaporkan beberapa hal yang perlu diketahui Pjs Wali Kota, yakni progres capaian atau realisasi sejumlah program kegiatan yang tertuang dalam APBD 2024.
“Itu penting karena di triwulan ketiga tinggal beberapa bulan kedepan ini semasa beliau menjabat sebagai Pjs masih ada beberapa kegiatan yang sudah jalan dan masih lelang dan ada juga yang sudah selesai 100 persen,” ucapnya.
Selain itu, Sekda juga menyampaikan terkait perkembangan bencana di Kelurahan Rua, sebab tanggap darurat di tahap dua pada tanggal 21 September telah dicabut.
“Sekarang kita masuk di transisi dan pemulihan,” ujarnya.
Katanya, dua tim dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) masuk terkait dengan pemeriksaan kinerja, keterkaitan antara dokumen perencanaan dari musrenbang hingga APBD itu ditetapkan, dan objek pemeriksaan terkait dengan pengelolaan PAD.(nty)
