TOBELO, HR — DPRD Kabupaten Halmahera Utara resmi mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 dalam rapat paripurna yang digelar pada Kamis (20/11/2025). Anggota DPRD Halmahera Utara, Ns. Mariane Priska Tadjibu, S.Kep, memberikan apresiasi atas capaian fiskal daerah yang untuk pertama kalinya menunjukkan surplus.
APBD Halmahera Utara Tahun Anggaran 2026 ditetapkan dengan total pendapatan Rp 1.077,17 miliar, belanja Rp1.075,17 miliar, sehingga menghasilkan surplus Rp 2 miliar. Surplus ini disahkan setelah melalui pembahasan intensif antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Dalam keterangan pers, Peraih suara terbanyak Pileg 2024 di Tobelo Barat ini menyampaikan bahwa hasil pembahasan tahun ini mencerminkan kedewasaan kerja kelembagaan antara legislatif dan eksekutif.
“Surplus ini tidak muncul begitu saja. Ini adalah hasil kerja kolaboratif, disiplin fiskal, serta komitmen kuat antara DPRD dan Pemda dalam memastikan setiap komponen anggaran dirancang dengan cermat dan bertanggung jawab,” ujar legislator PSI yang akrab dipanggil Priska ini. Sabtu (22/11/2025).
Menurut Priska, APBD surplus menjadi salah satu indikator bahwa penyusunan anggaran telah mengedepankan prinsip kehati-hatian fiskal. Namun, ia menegaskan bahwa capaian ini harus menjadi pemicu untuk memperbaiki sektor-sektor yang selama ini masih menjadi tantangan, terutama terkait ketergantungan Halmahera Utara pada dana transfer pusat.
“Halut masih sangat bergantung pada transfer pusat. Ini harus menjadi alarm bagi kita semua agar strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah benar-benar menjadi prioritas. Kemandirian fiskal tidak akan tercapai jika PAD tidak diperkuat secara serius,” ujar istri dari Devid Marth Ketua KNPI Halmahera Utara)
Priska juga menyoroti pentingnya peningkatan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola pendapatan daerah. Menurutnya, evaluasi dan penguatan manajerial harus dilakukan secara terukur agar tidak terjadi kembali rendahnya realisasi pajak dan retribusi yang kerap menjadi perhatian DPRD pada tahun-tahun sebelumnya.
Lebih jauh, ia memberikan dukungan penuh terhadap fokus prioritas pembangunan yang dituangkan dalam APBD 2026. Beberapa agenda strategis yang menjadi perhatian yakni :
1. Penanggulangan kemiskinan ekstrem
2. Percepatan penurunan stunting dan penguatan layanan dasar kesehatan
3. Pengendalian inflasi daerah dan stabilisasi harga pangan
4. Penguatan produk lokal serta pemanfaatan sumber daya daerah secara berkelanjutan
5. Peningkatan kapasitas infrastruktur untuk mendukung pemerataan pembangunan desa dan kecamatan
“APBD 2026 harus menjadi instrumen yang mendorong keadilan pembangunan. Kita ingin Halmahera Utara tumbuh merata, bukan hanya secara fisik, tetapi juga dari sisi kualitas hidup masyarakat,” tutur anggota Banggar DPRD Halut ini.
Priska juga memberikan apresiasi kepada Bupati Halmahera Utara yang dinilainya berhasil mempertahankan pendekatan komunikasi yang konstruktif selama tahapan pembahasan anggaran, serta kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD yang telah bekerja maksimal dalam proses finalisasi.
Ia menegaskan bahwa tugas DPRD tidak berhenti pada pengesahan, tetapi berlanjut pada fungsi pengawasan agar implementasi APBD 2026 berjalan tepat sasaran, disiplin, dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Setelah disahkan, tantangan berikutnya adalah memastikan setiap program terlaksana sesuai peruntukannya. Kami di DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan secara ketat demi menjamin akuntabilitas dan manfaat bagi masyarakat Halut,” tegasnya.
Menutup keterangannya, Priska berharap agar APBD 2026 menjadi momentum konsolidasi fiskal yang mendorong percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
“Surplus ini harus menjadi energi bagi kita untuk bekerja lebih baik. Semoga APBD 2026 benar-benar menjadi alat untuk mewujudkan Halut yang setara, maju, dan berdaya,” pungkasnya (*).
