TERNATE, HR – Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Ternate menduduki kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ternate menjelang rapat paripurna penandatanganan nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon dan Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) perubahan tahun 2023, lantaran dana hibah mereka tidak diakomodir.
Dari pantau Halmaheraraya.id nampak terlihat pengurus KONI dan atlet Cabor memenuhi ruangan paripurna dan adu mulut terjadi antara pengurus dengan Ketua DPRD Ternate Muhajirin Bailusy, Anggota Komisi II DPRD Ternate, Sudarno Hi Taher, dan Ketua Komisi II DPRD Ternate Mubin A Wahid, pengurus ngotot menduduki ruang paripurna sampai anggaran tersebut disepakati.
Muhajirin tetap bersikukuh anggaran itu alangkah baiknya berkoordinasi dengan Pemkot, jangan memobilisasi masa seperti ini.
“Paksa torang tidak paripurna, bicara dengan Pemkot baik – baik jangan mobilasiasi begini, paksa kita tidak paripurna,” tegasnya sambil menunjuk – nunjuk pengurus KONI, Kamis (31/8/2023).
Dan akhirnya pengurus KONI dan atlet Cabor keluar dari ruangan paripurna, setelah tiga puluh menit berlalu rapat penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPAS APBD-P 2023 dimulai.
Muhajirin saat dikonfirmasi usai rapat menjelaskan, ini dinamika, DPRD yang merupakan lembaga perwakilan rakyat sudah terbiasa dengan hal – hal seperti itu.
“Kami menganggap itu bagian dari kepentingan masyarakat yang harus direspon secara positif secara baik oleh kita semua. Selama itu berada dalam suasana dan situasi yang keakraban lah, ini hanya miss komunikasi, kami di DPRD berharap seluruh proses setiap pembahasan di tahun APBD induk dan perubahan selalu mengikuti ketentuan dan perundangan – undangan yang berlaku,” tandasnya.
Dia menyatakan, pengurus KONI minta agar terakomodir anggaran mereka di APBD perubahan, namun DPRD melihat dalam pembahasan pihaknya melihat pembahasan dari Pemda tidak terlalu memberikan keyakinan kepada Banggar dengan total anggaran Rp1,4 milyar itu bisa terkakomidr di KUA PPAS perubahan.
“Kita berharap tahapan pembahasan harus sesuai dengan prosedur dan ketentuan. Itu yang dikritisi dan dilihat oleh Banggar, sehingga APBD perubahan waktu di pembahasan mereka belum meminta ke TAPD untuk tidak diakomodir, tapi tahapan masih di KUA PPAS masih ada ruang. Nanti kita bicara, apakah ada cela agar kita bisa mengakomodir dan didiskusikan dengan Banggar diakomodir di APBD-P 2023,” ucapnya.
Dikatakannya, secara postur ada, tinggal dibicarakan. Kan dinpoatur ada, dengan nilainya nol itu belum tentu tidak ada, nanti didiskusikan. TAPD sudah mengajukan, termasuk bantuan hibah KONI, hanya saja belum terakomodir nilainya, nanti ada ruang selanjutnya.
Tak hanya itu, mekanisme atau tahapan harus juga dipenuhi oleh KONI dan mekanisme di Pemkot harus dilalui seperti pengajuan proposalnya, kapan keluar dari Wali kota, disiapkan RKPD, proposal dalam bentuk NHPD, kesepakatan wali kota dengan KONI harus ada.
“Dana hibah ini tidak wajib setiap tahun, nanti kita lihat kapan kompetisi yang diikuti oleh Cabor. Kami memahami tiap tahun ada event nasional yang wajib harus diakomodir oleh Pemkot, misalnya Popda, PON dan lain – lain.
Terpisah, Ketua KONI Kota Ternate, M Ghifari Bopeng mengatakan, kedatangan mereka ke DPRD hanya memastikan saja dana hibah tersebut, karena anggaran KONI tidak dianggarkan oleh Pemerintah Kota Ternate.
“Tidak dianggarkan Pemkot, akibat keterlambatan pengusulan dari pengurus KONI sebelumnya,” akunya.
Ghifari berharap, pengurus sangat berharap agar usulan dana hibah bisa diakomodir dalam APBD-P 2023, karena dalam proses mulai dari RENJA sampai ke pembahasan TAPD sudah dilalui Pemerintah.
“Dari usulan Rp2,8 miliar ke Pemkot itu telah diakomodir sebesar Rp1,4 miliar. Namun dalam tahap pembahasan KUA-PPAS ada penolakan dari badan anggaran (Banggar) DPRD terkait anggaran yang telah diusulkan,” ucapnya.
Lanjut Ghifar, anehnya anggaran yang sudah di lusulkan Pemkot sebesar Rp1,4 milyar ke DPRD itu dihilangkan oleh Banggar. Inilah yang dipertanyakan alasan apa sehingga anggaran Rp1,4 milyar ini dihilangkan sekaligus memastikan agar anggaran Rp1,4 milyar tetap masuk di APBD-P.
Tambahnya, tadi sekitar pukul 20.00 WIT, sudah ada pertemuan dengan Banggar, tim TAPD dan Ketua DPRD, memang Ketua DPRD menjanjikan akan diakomodir. Namun pihaknya juga belum mendapat satu jaminan anggaran ini bisa diakomodir.
“Kami dari Pengurus KONI berharap agar Pemkot dan DPRD bisa mengakomodir anggaran Rp1,4 milyar ini. Karena anggaran yang kita usulkan Itu dari bulan Januari 2023,” ungkapnya.(nty)
