TERNATE, HR – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara, Abdul Malik Sillia melakukan reses di delapan sekolah yang berada di Kabupaten Halmahera Barat, baru – baru ini.
Buktinya, dari hasil reses tersebut banyak aspirasi soal sarana dan prasarana pendidikan dan juga soal kesejahteraan.
“Reses kali ini, kita menyerap aspirasi soal pendidikan, tidak jauh dari sarana prasarana pendidikan serta kesejahteraan guru. Misalnya, gaji guru honor daerah (Honda) yang belum terbayar, gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang sampai saat ini belum terbayarkan. Kemudian ada tunjangan lain, seperti tunjangan non-sertifikasi, tunjangan daerah terpencil,” bebernya, Selasa (7/2/2023).
Lebih lanjut, kata Malik, sarana dan prasarana pendidikan paling menonjol adalah pagar sekolah, ini mestinya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) mempunyai data riil total pagar yang dibutuhkan di Malut, baik SMK maupun SMA.
“Kalau dikalkulasi berapa anggaranya, sehingga kita fokus di satu dua tahun hingga tuntas, tidak dicicil. Sekolah kita ini seperti sekolah abunawas, pagar dan pintu depannya ada, tapi di belakangnya bolong,” tegasnya.
Malik menegaskan, tunjangan guru honda mesti diseriusi oleh Badan Keuangan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, jangan sampai terjadi seperti Dinas Kesehatan dan pihak rumah sakit.
“Jadi ini mohon diseriusi dan dipercepat, kalau bisa dituntaskan tahun ini, tidak boleh ada tunggakan – tunggakan untuk gaji guru honda dan P3K. Itu paling prinsip yang saya temukan dilapangan, rata – rata guru honor yang belum terbayar sekitar 5 bulan. Kemudian P3K. Saya juga di WhatsApp oleh guru P3K, dan saya sudah sampaikan ke teman – teman Dikbud,” akunya.
Malik berjanji akan menyeriusi masalah ini, karena menyangkut dengan pelayanan dasar. Bahkan guru honda disana agak memprihatinkan, apalagi sekolah yang agak jauh dan butuh transportasi.
“Ada juga kebutuhan anak sekolah, kemudian ada yang mengajukan pinjaman ke Bank. Dan butuh perhatian kita secara serius, secara kontak pribadi saya sudah sampaikan, sebab ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” ujarnya, sembari mengatakan, Dikbud sudah mengajukan permintaan di Keuangan, tinggal realisasi dari pihak Keuangan.(nty)
