MOROTAI,HR— Tidak hanya sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Morotai saja yang meminta Pejabat (Pj) Bupati Pulau Morotai, Muhammad Umar Ali dan Plt. Sekda Morotai F. Revi Dara, untuk mencopot Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Suriani Antarani dari jabatannya. Namun, permintaan itu juga disampaikan oleh Samurai Maluku Utara (Malut) Distrik Unipas Morotai pada saat aksi unjukrasa (Unras) di depan kantor Bupati Pulau Morotai, Kamis (07/07/2022).
“Jadi kita meminta kepada Pj. Bupati Morotai agar segera mencopot Kaban keuangan karena Kaban keuangan adalah pemicu kegaduhan di Birokrasi Morotai. Jadi pesoalan di dinas keuangan itu semua karena ula Kaban keuangan.”koar Haikal Samlan dalam orasinya.
Dalam aksi itu juga, Samurai Malut Distrik Unipas Morotai juga menilai bahwa Kaban BPKAD Morotai telah melakukan pembohongan publik soal sistem pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) milik ASN Morotai.
“Menurut kami karena Kaban keuangan sudah melakukan pembahongan publik karena hak-hak ASN soal TPP Itu karena menunggu rekomendasi subsidi dari Mendagri. Padahal dari hasil penelusuran kami dilapangan bahwa soal tunggakan pembayaran TPP itu bukan karena soal rekomendasi mendagri tapi karena daerah ini sedang krisis sehingga TPP ASN itu belum bisa dibayarkan,”katanya.
“Kepala BPKAD itu pemicu kegaduhan di birokrasi Morotai, karena hasil investigasi kami di lapangan bahwa anggaran itu sudah di minta namun belum direalisasi,”tambah dia.
Amatan media ini, desakan Samurai Malut Distrik Unipas Morotai agar Pj. Bupati dan Sekda Morotai mencopot Kepala.BPKAD Morotai itu tidak hanya disampaikan melalui orasi, namun hal tesebut juga dituliskan di jalan menggunakan pilox tepatnya di jalan dekat lobi kantor Bupati Morotai dengan Tulisan “Copot Kadis Keu”.
Haikal Samlan, usai melakukan aksi Unras ketika dikonfirmasi media ini apakah soal hasil penelusuran Samurai Distrik Unipas di lapangan itu sudah dikonfirmasikan ke Dinas terkait, dirinya mengaku bahwa hal tersebut sudah dikonfirmasikan, hanya saja konfirmasinya itu belum direspon.
“Padahal soal TPP ini kami juga sudah koordinasikan ke Kepala BPKAD melalui via WhatsApp, tapi tidak direspon,”akunya. (lud)
