TERNATE, HR – Tim Satgas Migas Kota Ternate melaksanan rapat terbatas terkait pembahasan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) tentang evaluasi dampak dan rencana pengendalian paska kenaikan bahan bakar minyak.
Dalam pertemuan yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Ternate Jusuf Sunya selaku Ketua Tim Satgas.
Kepala Kesbangpol Kota Ternate Nuryadin Rachman sebagai sekretaris tim, turur hadir juga OPD terkait, yakni Dinas Perhubungan Kota Ternate, Satpol PP, Kabag Ekonomi, mewakili Dandim 1501 Ternate, mewakili Polres Ternate, Bagian Hukum Setda Kota Ternate, Bappelitbangda dan Disperindag.
Menurut Sekretaris Kota Ternate, kajian dan analisis dari OPD terkait harus semakin di tingkatkan, karena permasalahan ini berkaitan erat dengan hajat masyarakat banyak khususnya di Ternate
Kata Jusuf, pengaruh kenaikan akan berdampak pada kenaikan tarif angkutan darat maupun transportasi antar pulau, sehingga hari ini Wali Kota Ternate telah menandatangani Peraturan Wali Kota Ternate terkait penyesuaian tarif baru angkutan darat (umum), sementara terkait transportasi antar pulau pemerintah kota Ternate melalui satgas migas akan mendorong rekomendasi ke Pemerintah Provinsi Maluku Utara, karena hal tersebut merupakan kewenangan dari pemerintah Propinsi.
Selanjutnya kata Jusuf, penindakan hukum atas penyaluran dan penimbunan bagi mafia BBM, dengan pendekatan evaluasi izin usaha dan penertiban harga dan ukuran ditingkat pengecer.
Sementara Sekertaris Tim Nuryadin Rahman menambahkan perubahan tarif angkutan darat (angkutan barang) akan mempengaruhi harga kebutuhan bahan pokok di pasar, sehingga kedepan tim akan merekomendasikan ke OPD terkait untuk mengatur skema operasi pasar yang melibatkan unsur swasta dan pihak terkait lainnya, agar stabilitas inflasi kota Ternate dapat di kendalikan.
Selain itu, untuk mengurai kemacetan atau antrian panjang di SPBU oleh Dinas Perhubungan akan ditingkatkan, sehingga tidak terjadi kemacetan.
Dikatakannya, ini semua untuk merespon tuntun dari mahasiswa dan warga Kota Ternate, namun ia berharap atas dukungan dan keterlibatan semua pihak, termasuk teman – teman OKP, Ormas, Akademisi serta media massa, untuk mengambil peran yang sama dalam mengawasi pendistribusian BBM ke konsumen.(nty)
