TIDORE,HR—Sekretaris Kota Tidore Kepulauan Ismail Dukomalamo melakukan koordinasi langsung terkait kesiapan dan mekanisme penginputan data pada Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta, Senin (15/1/2024).
Kehadiran Sekretaris Daerah disambut hangat Kepala BSKDN, Dr. Yusharto Huntoyungo bersama tim turut hadir dalam koordinasi ini.
Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Dr. Yusharto Huntoyungo mengapresiasi Pemerintah Kota Tidore Kepulauan melalui Sekretaris Daerah yang telah datang untuk berkoordinasi pengelolaan keuangan daerah agar menjadi lebih baik. Sehingga bisa menghasilkan indeks yang menggambarkan kondisi sesuai dengan fakta yang ada di lapangan.
“Intinya, indeks ini hanya merupakan instrumen yang memotret fakta dari pengelolaan keuangan daerah, dimana kita mencoba melihatnya dari 6 dimensi yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah, kalau faktanya bagus, pengelolaan keuangan daerah akan terukur melalui indeks pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaannya hingga opini BPK atas LKPD,” tutur Dr. Yusharto.
Yusharto menambahkan, dari pengukuran ini akan melibatkan beberapa OPD terkait diantaranya Bappeda, Setwan akan bekerja dengan TAPD, BPKAD, Dinas Kominfo dan hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Untuk mekanisme lebih detailnya terkait cara penginputan data pada Aplikasi IPKD, akan dijelaskan oleh tim teknis dari BSKDN.
Sementara, Sekretaris Daerah Ismail Dukomalamo dalam kesempatan itu menyampaikan, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan belum menginput data di IKPD, karena ada miskomunikasi. Setelah mendapat rilis dari BSKDN yang cukup mengejutkan. Akhirnya langkah koordinasi terkait penginputan IPKD ini dilakukan untuk mendapat pemahaman.
“Semoga dengan langkah koordinasi ini, kita bisa mengetahui secara detail mekanisme penginputan data pada Aplikasi IPKD, sehingga di tahun 2024 apa yang menjadi harapan kita bersama terkait nilai IPKD Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dapat dicapai, karena secara dimensi atau pekerjaannya itu sudah kami laksanakan, hanya menginputnya ke Aplikasi IPKD ini yang belum dan kami membutuhkan petunjuk,” ucap Ismail.
Ismail berharap, langkah koordinasi bukanlah sebuah keterlambatan, namun awal yang baik. Berkoordinasi langsung sekaligus mendapatkan penjelasan yang detail sebelum melakukan pengisian atau penginputan data pada aplikasi tersebut.(red)
