TERNATE, HR – Rapat konsultasi Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 dipimpin Sekertaris Daerah Kota Ternate (Sekda) Kota Ternate, diruangan rapat Kantor Bappelitbangda, Selasa (19/3/2024).
Rapat tersebut melibatkan Plt Kepala Bappelitbangda Kota Ternate, M. Taufik Jauhar, Kepala BP2RD Kota Ternate Jufri Ali, dan perwakilan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Ternate.
Rizal usai rapat mengatakan, tahapan siklus perencanaan Bappelitbangda baru saja selesai melaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di tingkat kelurahan dan kecamatan.
Rapat konsultasi kata dia, untuk Ranwal RKPD ini tujuannya untuk melakukan pra untuk rekonsiliasi terhadap program kegiatan yang dihasilkan dari musrenbang kecamatan dengan persiapan yang nanti akan disampaikan pagu indikatif ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) mereka.
Menurutnya, ketika proses konsultasi Ranwal RKPD ini digelar, paling tidak Bappelitbangda akan memberikan gambaran kepada setiap OPD atas beberapa kebijakan yang harus masuk dalam Renja OPD 2025.
“Ajang kompilasi ini dia akan bertemunya di Musrenbang Kota dan Forum RKPD, sedangkan konsultasi publik besok. Saya meminta Bappelitbangda mengambil langkah untuk dimajukan, sehingga tahapan perencanaan ini bisa dimaksimalkan dari awal,’’ ucapnya.
Rizal juga berkeinginan ada satu siklus tahapan perencanaan yang lebih dipercepat, sehingga finalisasi RKPD ini paling tidak yang dihasilkan melalui musrenbang tingkat kelurahan dan kecamatan itu bisa tersosialisasi baik pada Forum RKPD. Artinya bidang – bidang tekhnis yang ada di Bappelitbangda ini sudah mampu merumuskan berapa persentasi usulan musrenbang yang akan terakomodir di Renja Opd Tahun 2025.
“Misalnya, berapa presentasi program kegiatan yang terinput dalam Renja OPD, contohnya 50 persen itu Renja OPD, kemudian 30 persen hasil musrenbang dan 20 persen itu adalah pokir. Total 100 ini adalah pencerminan dari kekuatan rancangan APBD yang mana Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari BP2RD bisa mendapat gambaran,” akunya.
Rizal menegaskan, TAPD harus bisa kerja lebih optimal lagi, sebelum finalisasi APBD dengan Banggar DPRD.
“TAPD ini kita sudah harus tahu berapa proyeksi PAD yang akan dialokasi untuk mendorong belanja, sehingga saya berharap dalam postur PAD yang disususn oleh BP2RD itu harus dibuat lebih rasional seperti komponen pajak dan retribusi daerah yang selama ini yang tidak capai target jangan dipaksanakan untuk naik, ketika tidak ada sumber untuk dinaikkan,’’ pungkasnya.(nty)
