SANANA,HR—–Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) melalui Dinas Perhubungan (Dishub) terkesan lambat merespon permintaan kerja sama yang diajukan Jasa Raharja Sanana terkait Asuransi Penumpung Longboat.
Pada tahun 2022, permintaan kerja sama pernah diajukan oleh Penanggung Jawab (PJ) Jasa Raharja Sanana sebelumnya Muhammad, namun sampai saat ini sudah dilakukan pergantian PJ Jasa Raharja Sanana permintaan kerja sama itu belum juga ditindaklanjuti oleh Dinas Perhubungan.
Padahal pihak Dishub punya catatan bahwa di Kabupaten Kepulauan Sula sangat rawan terjadi Laka Laut yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan luka-luka namun tidak pernah mendapat santunan dari Jasa Raharja.
Menurutnya, selama ini warga dari Pulau Mangoli yang hendak bepergian ke Sanana Ibu Kota Kabupaten menggunakan jasa transportasi laut (Longboat) belum ada perlindungannya dari Jasa Raharja sehingga ketika terjadi Kecelakaan Laut (Laka Laut) maka tidak ada yang bertanggungjwab.
“Kalau sudah ada kerja sama Jasa Raharja dengan Dinas Perhubungan maka secara Undang-Undang para penumpang yang menggunakan jasa transportasi laut sudah dijamin Jasa Raharja,”ujar PJ Jasa Raharja Sanana, Lamusa Hiri saat dikonfirmasi, Jumat (25/8/23).
Lamusa menjelaskan, para penumpang sudah akan dijamin Jasa Raharja karena asuransi yang diatur dalam Undang-Undang 33 itu ada salah satu wajibnya. Contohnya, ketika penumpang naik Longbot atau naik sped boat lalu mereka membayar 50 ribu per orang,maka didalam biaya transportasi 50 ribu itu ada 2000 rupiah yang harus di stor kepada Pemerintah melalui Jasa Raharja.
“Sering terjadi Laka Laut di Sula namun korban tidak disentuh oleh Jasa Raharja karena memang belum terdata, kemudian belum ada surat ijin dari Dinas Perhubungan.Kalau sudah ijin dari Dinas Perhubungan maka otomatis kami layani karena sudah ada transsaksi asuransi di sana,”jelasnya.
Dia berharap agar pihak Dinas Perhubungan melakukan pendataan jumlah Spedboat dan Body Batang (Longboat) yang beroprasi di wilayah Pulau Mangoli maupun Pulau Sulabesi secara keseluruhan bisa mengkafer berapa jumlahnya.
“Kalau motoris sudah di data dan sudah tau jumlahnya baru kita rangkul mereka dan kemudian kita sosialiasikan tentang hak dan kewajiban mereka. Karena secara hukum jika motoris tidak menyetor 2000 rupiah kepada pemerintah melalui Jasa Raharja sehingga apabila ada kejadian Laka Laut yang mengakibatkan penumpang luka-luka atau meninggal dunia maka motoris yang akan bertanggungjawab,”tuturnya.
Ditambahkan, yang dibutuhkan dalam kerja sama ini yang pertama, ijin traek/ijin operasi, kedua daya tarifnya. Kalau tiketnya 25 ribu atau 50 ribu berarti tarifnya 2000 rupiah yang harus di stor kepada Jasa Raharja. Tarif 2000 rupiah ini entah nanti dikelola oleh Koperasi ataukah Dinas Perhubungan, kita kembalikan kepada mereka Dishub.
“Kami sangat berharap adanya kerja sama dengan Dinas Perhubungan Pemda Kepulauan Sula,”tandasnya.
Sementara Kadishub Hairullah Mahdi mengaku, pihaknya sudah selesai menginventarisir nama-nama pemilik Longboat di Pulau Mangoli.
“Data Longboat dan nama-nama Motoris sudah kami kantongi. Data itu diberikan langsung oleh Pemerintah Desa di masing-masing. Dalam waktu dekat kami akan buat rapat dengan mereka motoris serta mengundang Jasa Raharja Sanana,”janjinya.
Jasa Raharja juga sudah konfirmasi dengan Dinas Perhubungan terkait kesiapan mereka. Dan pihaknya sangat berterima kasih dan bersyukur kalau Dinas Perhubungan bisa menjalin kerja sama.
Hairullah bilang, terkait pungutan biaya kepada motoris nanti kita lihat formatnya yang pas, apakah ditangani oleh koperasi ataukah seperti apa nanti kita lihat.
“Kalau kerja sama dengan Jasa Raharja sudah jalan maka kami akan arahkan agar setiap motoris membuat kupon sehingga kalau penumpang yang mau berangkat maka wajib memegang kupon,”pungkasnya.(El)
