MOROTAI,HR–Aliansi Pemuda Anti Korupsi (APAK) Pulau Morotai, menilai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pulau Morotai gagal, terkait rencana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) soal dugaan penyelewengan dana insentif Covid-19, hutang Dinas Perkim dan penggunaan dana PEN.
“Pembentukan Pansus hanya pembohongan public, karena sampai saat ini tidak ada rtindak lanjut hasil pertemuan sebelumnya dengan instansi terkait soal sejumlah permasalahan,”ujar Koordinator APAK Pulau Morotai Vitrah Piga, kepada media ini, Senin (04/07/2022).
Menurutnya, tidak hanya itu, selama 5 tahun ini, lDPRD Morotai dinilai tidak memiliki kontribusi terhadap rakyat Morotai.
“Selama 5 tahun lembaga ini tidak buat apa. Bahkan sama sekali tidak ada kontribusi terhdap masyarakat morotai. Malah sebaliknya, lembaga perwakilan berbanding terbalik menimbulkan masalah. hal ini terkesan DPRD Makan gaji buta sangat kasat mata cuma ada di Morotai.”ucapnya.
“Bayangkan sudah dua kali hearing kurang lebih hampir 1 bulan ini tapi kok sampai hari ini tidak ada progres lembaga. Kami hanya meminta DPRD harus tegas dan punya prinsip memprioritaskan kepentingan masyarakat morotai pada umumnya,”tegasnya. (lud)
