TERNATE,HR-Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate, telah meminta hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) maupun Inspektorat atas pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Bahari Berkesan.
Selain meminta hasil pemeriksaan BPKP dan Inspektorat, Pemkot juga telah meminta laporan keuangan dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Ternate.
Setelah mengantongi hasil pemeriksaan dan laporan keuangan BUMD Bahari Berkesan, Pemkot juga akan membentuk tim investigasi untuk mengusut keberadaan sejumlah aset milik perusahaan yang “hilang”.
Wakil Wali Kota Ternate, Jasri Usman saat ditemui di kantor Wali Kota, Kamis (3/6/2021) mengatakan, untuk menindak lanjuti temuan saat sidak di kantor BUMD Bahari Berkesan awal pekan lalu, Pemkot langsung melakukan upaya-upaya dalam rangka menyelamatkan perusahaan milik pemerintah tersebut.
Kata Wakil Wali Kota, salah satu upaya yang dilakulan adalah meminta hasil audit dari BPKP maupun Inspektorat atas pengelolaan keuangan perusahaan.
“Selain itu, kita juga sudah minta laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan dari BPKAD, sehingga kita bisa mengetahui pengelolaan perusahan seperti apa,” kata Jasri.
Jasri mengaku, saat melakukan sidak awal pekan lalu, kondisi kantor BUMD yang terletak di bagian utara ruko Jatiland sangat miris, karena tidak terurus. Hal ini diperparah dengan hilangnya sejumlah fasilitas kantor.
“Padahal perusahaan ini sejak lama dibiayai pemerintah, nilai investasinya bahkan miliaran rupiah, tapi tidak ada profit perusahaan. Ini sangat disayangkan,” tukas Jasri.
Ketua Wilayah PKB Malut ini menuturkan, banyak modal yang dinvestasikan tapi sampai sekarang tidak seperti layaknya perusahaan yang harusnya mendapatkan profit.
Orang nomor dua di Pemerintah Kota Ternate ini menyatakan, saat ini pihaknya tengah melakukan identifikasi masalah berdasarkan laporan pengelolaan keuangan.
Selain itu, Pemkot juga akan membentuk tim investigasi untuk menelusuri aset-aset BUMD yang dikabarkan “hilang”.
“Selanjutnya kita akan panggil pihak managemen perusahaan, termasuk jajaran Direksi untuk dimintai keterangan, soal pengelolaan perusahaan,” ujar Jasri
Jasri bilang, dalam menyelesaikan masalah ini, Pemkot akan melakukan secara bertahap.
“Jika hasil audit keluar dan terbukti mengarah ke ranah kejahatan, tentu akan diproses secara hukum,” tegasnya.
Berdasarkan hasil penelusuran, sejumlah aset milik BUMD Bahari Berkesan diantaranya, dua unit kendaraan roda empat, dua unit kendaraan roda dua, mesin fotocopy, sound system, hingga aset lainnya, tidak diketahui keberadaannya.
Sementara Direktur Utama BUMD Bahari Berkesan, Ramdani Abubakar hingga berita ini dipublish belum memberikan keterangan resminya. Nomor telepon selular milik Ramdani yang dihubungi juga tidak direspon.(red)
