MANADO,HR– Pernyataan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sulawesi Utara (Sulut), Steven Liow, yang tetap mengakui Voucke Lontaan sebagai Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulut yang sah, menuai kritik pedas.
Sikap Steven Liow dianggap tidak objektif dan melampaui kewenangannya sebagai pejabat publik. Kritik tersebut dilontarkan langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Ketua PWI Sulut, Vanny Loupatty, pada Senin (17/03/2025).
Dalam keterangannya, Vanny Loupatty, yang akrab disapa Maemossa, menilai pernyataan Steven Liow sebagai bentuk keberpihakan yang tidak beralasan dan tidak sejalan dengan aturan organisasi PWI.
“Pernyataan Kadis Kominfo Steven Liow menggambarkan kalau pemikirannya terkesan liar. Isinya tidak objektif dan sarat kepentingan pribadi. Tampaknya dia mau berselancar dengan urusan yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sebagai Kepala Dinas Kominfo,” tegas Maemossa.
Ia menyoroti ketidaktahuan Steven Liow terhadap tugas dan tanggung jawabnya sebagai pejabat publik. Menurutnya, Dinas Kominfo memiliki peran utama dalam urusan komunikasi, informatika, persandian, dan statistik, bukan mencampuri persoalan internal organisasi kewartawanan seperti PWI.
“Pak Steven Liow barangkali satu-satunya pejabat Pemprov Sulut yang tidak tahu apa tupoksinya. Dan ini berbahaya bagi pemerintahan yang clean and good governance di Pemprov Sulut,” kritiknya.
Kritik semakin tajam ketika Maemossa menuding bahwa Steven Liow secara terang-terangan berpihak kepada Voucke Lontaan, yang sudah diberhentikan dari jabatan Ketua PWI Sulut.
“Kalau tidak mengerti permasalahan PWI, sebaiknya Steven Liow diam! Jangan ikut campur urusan yang bukan kewenangan Dinas Kominfo,” cetusnya.
Yang lebih disesalkan, lanjut Maemossa, Steven Liow bahkan membawa-bawa nama Pemerintah Provinsi Sulut dalam menyatakan dukungannya kepada Voucke Lontaan.
“Lucunya, dia bawa-bawa nama Pemprov Sulut untuk mendukung seseorang yang sudah dipecat. Ini jelas tidak etis dan menimbulkan persepsi negatif di kalangan publik,” tandasnya.
Sikap Steven Liow juga mendapat perhatian dari Ketua Harian DPP Inakor, Rolly Wenas. Aktivis anti-korupsi ini menilai pernyataan Kadis Kominfo Sulut sebagai tindakan yang memalukan bagi seorang pejabat daerah.
“Kalau ada pejabat Pemprov Sulut yang tidak tahu tupoksi, ini benar-benar lucu. Bagaimana dia mau menjalankan program Pemprov Sulut kalau tugas dan fungsinya sendiri tidak dapat dijabarkan dengan baik,” ujar Rolly Wenas.
Pernyataan ini mencerminkan keprihatinan terhadap kualitas kepemimpinan di lingkungan Pemprov Sulut. Ia menegaskan bahwa seorang pejabat publik harus memahami batasan dan kewenangnya, bukan malah mencampuri urusan di luar tugasnya.
“Kalau seorang pejabat sibuk mengurus hal yang bukan kewenangannya, berarti ada agenda lain di balik itu. Ini yang harus menjadi perhatian Gubernur Sulut agar pejabatnya tidak bertindak di luar batas kewenangan,” pungkas Rolly Wenas, aktivis antikorupsi ini.(*)
