TERNATE, HR- Hutang multiyears senilai Rp 41,9 miliar akan direscheduling dalam APBD induk tahun 2022. Dimana, sesuai kondisi keuangan daerah dalam hitungannya, Pemerintah Kota Ternate tidak mampu membayar hutang sebesar Rp 41,9 miliar, kalaupun terbayar tidak mencapai angka tersebut.
Total anggaran proyek multiyears dalam nilai kontrak berjumlah Rp201,9 miliar, yang sudah terbayar di tahun 2019 sebesar Rp 78,1 miliar, tahun 2020 sebesar Rp 81,9 miliar. Jadi total pekerjaan multiyears yang sudah terbayar Rp 160 miliar. Kemudian di tahun 2021 sebesar Rp 41,9 miliar yang belum terbayar.
Kepala Bappelitbangda Kota Ternate, Rizal Marsaoly saat dikonfirmasi halmaheraya.id mengakui, apabila tidak bisa dibayar tahun ini, Pemda akan mendorong pembayarannya di tahun 2022. Pasalnya, di dalam struktur penganggaran juga sudah disampaikan.
“Sebenarnya diselesaikan tahun ini, tetapi karena kondisi refocusing dan hutang yang begitu besar serta tidak main – main, sehingga kita harus mulai yang mana dan harus legowo. Oleh karena itu, rescedulling itu penting dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk mengoptimalkan beberapa program mendasar masyarakat, yang Wali Kota harus melakukan di tahun 2021 dan 2022,” ungkapnya, Senin (6/9/2021).
Dikatakannya, seperti masalah kebersihan dan air bersih, bahkan direscedulling ulang nanti di tahun 2022 baru dibayarkan, bukan berarti tidak dibayar, tapi diatur ulang kembali penjadwalan pembayarannya.
Terpisah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Ternate, M Taufik Djauhar memastikan, sisa utang proyek multiyears akan diusahakan dibayar bulan depan sesuai dengan anggaran yang masuk, namun anggaran yang masuk bukan kewenangannya.
“Misalnya dana transfer tidak bermasalah yang harus di genjot adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) sama Dana Bagi Hasil (DBH) di Provinsi Maluku Utara kalaupun itu bisa,” pungkasnya.(nty)
