TERNATE, HR – Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Kota Ternate melakukan rapat dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tekhnis terkait dengan program kegiatan yang terbawa hutang di tahun 2024. Dimana, hutang tahun 2023 yang terbawa di tahun 2024 diperkirakan puluhan milyar.
“Rapat tadi kita bahas program kegiatan yang tidak bisa terbayarkan di tahun 2023 dan menjadi hutang di tahun 2024 yang harus dibayarkan. Tadi juga sudah dipresentasikan Kabid Kasda, hutang kita yang harus dibayarkan baik belanja modal maupun belanja operasi. Belanja modal dan belanja operasi ini termasuk tunjangan profesi guru (TPG) yang akan kita bayar dalam waktu dekat,” jelas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Ternate, Abdullah Hi. M. Saleh, Rabu (10/1/2024).
Abdullah mengatakan, permohonan pencairan kurang bayar dan tambahan dana bagi hasil (DBH) itu sudah diurus oleh Kabid Kasda, kemudian Wali Kota sudah menandatangani dokumen yang menjadi persyaratan untuk disalurkan. Setelah itu,juga sudah disampaikan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
“Tinggal kita ikuti prosesnya, semoga minggu depan sudah dicairkan,” cetusnya.
Menurutnya, pihaknya menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI), jadi APBD Induk 2024 ini harus jalan dulu.
“APBD Induk 2024 harus jalan dulu, baru kita buka sistem baru kita masukan hutang supaya masuk ke sistem supaya kita bayar sudah masuk dalam sistem. Kita juga harus menyurat pemberitahuan ke DPRD Kota Ternate,” cetusnya.
Lanjutnya, sesuai dengan mekanisme, pihaknya harus mencatat dalam catatan atas laporan keuangan sebagai hutang, dasar itu baru bisa dibayarkan.
“Yang jelas uang masuk kita eksekusi, TPG juga dalam waktu sehari dua kita bayarkan. Yang penting proses sistem tidak ada masalah, karena kita gunakan SIPD RI yang juga sampai sekarang gaji belum bisa dibayarkan karena terkendala di sistem,” akunya.
Terpisah, Sekertaris Daerah (Sekda) Kota Ternate sekaligus Ketua TAPD, Rizal Marsaoly saat dikonfirmasi mengatakan, ada kegiatan yang sudah berproses tapi belum dibayar dan terbawa hutang, kemudian ada beberapa kegiatan yang sudah jalan tetapi belum selesai.
“Jadi saya minta Kabid Kasda untuk merinci data itu untuk bisa kita melihat berapa kegiatan yang mau dibayar atau terhitung hutang dan kegiatan diluncurkan dengan mekanisme review dari Inspektorat terlebih dahulu yang itu statusnya adalah luncuran,” ujarnya.
Tambahnya, pihaknya membutuhkan adanya satu gambaran data yang riil, untuk mempertemukan TAPD supaya mensinergikan data yang ada di beberapa OPD tekhnis khusus untuk yang luncuran maupun yang hutang.
“Saya minta data ini dilihat kembali untuk memastikan bahwa semua data ini tersusun dengan rapi dan memang nilai luncuran dan menjadi hutang benar benar sesuai data di OPD,” pungkasnya (nty)
