LABUHA,HR- Indonesia menduduki urutan ketiga tertinggi angka kematian ibu (AKI), dibandingkan negara-negara Asean pada tahun 2017 yaitu dengan 177 kematian per-100 ribu kelahiran. Berdasarkan data Bank Dunia tersebut, pemerintah pun melakukan berbagai upaya untuk menurunkan AKI.
Salah satu cara yang dinilai paling efektif yaitu dengan mengikuti program Keluarga Berencana (KB). Namun, faktanya, tidak semua perempuan memiliki kecocokan saat melakukan program KB terutama dalam penggunaan alat kontrasepsi.
Unmet Need adalah kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi, merupakan persentase perempuan kawin yang tidak ingin memiliki anak lagi atau ingin menjarangkan kelahiran tetapi tidak memakai kontrasepsi. Salah satu strategi penurunan unmed neet adalah peningkatan angka penggunaan KB pasca persalinan (KBPP) untuk pasangan usia subur (PUS) sesuai dengan target angka penurunan anmed neet yaitu 7,4 persen tahun 2024.
Demikian dijelaskan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3KP) Karima Nazaruddin.
Wanita murah senyum ini juga menambahkan, diperlukan langkah strategis guna pencapaian target melalui kolaborasi antar pihak, sehingga dapat meningkatkan angka kesetaraan ber-KB yang akan berdampak pada penurunan prevalensi angka standing daerah.
“Peran Penyuluh Keluarga berencana (PKB) sangat mempengaruhi keberhasilan unmeet need di wilayah kerjanya,”ucapnya.
Dia menjelaskan, Halmahera Selatan melalui DP3AKB telah berhasil menurunkan angka unmeet need 17.5 % Pada tahun 2019 menjadi 8 % pada tahun 2023 dari target 7,4 %. Keberhasilan yang signifikan ini karena peran semua pihak untuk itu, atas nama BKKBN dan pemerintah daerah mengucapkan terima kasih kepada tenaga kesehatan sebagai mitra kerja dan akseptor yang telah mendukung program keluarga berencana dengan menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang.
“Penurunan angka unmeet need diharapkan dapat menurunkan angka kematian ibu dan bayi serta kelahiran anak dan resiko stunting,”tutup Ibu Pardan sapaan akrabnya. (echa)
