WEDA, HR – Pejabat Bupati Halmahera Tengah Ikram Sangaji melarang Aparatur Sipil Negera (ASN) dan Pegawai Tidak Tetap ikut berpolitik praktis
Menurutnya, jangan coba-coba ada ASN dan PTT mengurus urusan politik, sebab Pemilu 2024 adalah urusan orang lain
“Pemilu 2024 itu urusan orang lain, kalau disini itu urusan saya, bila hari ini saya luruskan maka daerah ini juga akan lurus, bila hari ini saya tidak netral maka daerah ini juga akan tidak ikut netral,”ujar Ikram Sangaji, Selasa (14/02/2023).
Asisten Deputi Perikanan Tangkap, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi itu menegaskan kepada Sekertaris Daerah dan seluruh SKPD agar ikut pantau aktifitas ASN dan PTT di Facebook yang ikut politik, biar langsung dicopot.
“Jadi saya minta Sekda dan semua OPD mulai dari pimpinan sampai PTT, kalau ada yang masih berpolitik akan saya copot,”tegas Ikram.
Ia menuturkan dirinya memiliki komitmen dan konsisten untuk bekerja untuk Halmahera Tengah.
“Seminggu ini saya sakit, tapi apakah saya di rumah, melainkan saya jalan kiri kanan, untuk siapa, untuk Halmahera Tengah, sakitpun saya tidak merasakannya, yang lain asik berpolitik, kapan daerah ini maju kalau ASN nya seperti ini,” katanya.
Ikram menuturkan bahwa dirinya tidak memiliki hubungan dengan kelompok manapun, serta partai Politik apapun.
Tentunya kata Ikram bahwa satu langka OPD dirinya sudah tahu apa yang dimaksudkan.
“Tidak ada yang saya takuti disini , diberikan perhatian diberikan kesempatan, tapi kalau masih main – main maka harus menerima konsekuensinya,”tandasny. (rid)
