TERNATE,HR – Dana transfer ke daerah (TKD) tahun 2026 untuk Pemerintah Kota Ternate mengalami penurunan drastis. Penurunan drastis ini beresiko melemahkan kapasitas pemerintah daerah dalam menyediakan layanan dasar.
Berdasarkan penetapan TKD tahun 2026 pada Peraturan Menteri Keuangan untuk Kota Ternate ditetapkan sebesar Rp689 miliar, mengalami penurunan sekitar 18 persen dibandingkan angka yang sebelumnya disepakati bersama DPRD dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), yakni Rp 878 miliar.
Sehingga terdapat selisih atau kekurangan anggaran sebesar Rp189 miliar yang harus segera dikoreksi sebelum masuk ke tahap penginputan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2026.
Olehnya itu, Pemerintah Kota Ternate harus melakukan penyesuaian besar terhadap postur pendapatan pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2026.
Pagu masing – masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada KUA-PPAS 2026 juga perlu dilakukan penyesuaian kembali sebelum disampaikan ke DPRD melalui rapat konsultasi Pemerintah dengan DPRD.
Dan setelah proses tersebut, akan disampaikan surat edaran Wali Kota terkait penginputan RKA 2026 kepada seluruh OPD dengan mengacu pada pagu KUA-PPAS 2026 yang sudah direvisi.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto saat dikonfirmasi mengatakan, yang harus dipastikan standar pelayanan minimal ini bisa dijalankan dan terpenuhi di bidang kesehatan, pendidikan, ketertiban, keamanan, infrastruktur.
“Tentu nanti pak wali akan komunikasi dengan Kemendagri untuk dibantu oleh kementerian atau lembaga terkait infrastruktur, jembatan, jalan dan lain lain,” ucapnya, Rabu (24/9/2024).
Pekerjaan rumah Wali Kota adalah bagaimana Wali Kota dan Pemkot Ternate bisa menjemput program dari kementerian dan lembaga lainnya.
“Karena prinsip penyesuaiannya data sampai hari ini, semangatnya adalah dikembalikan lagi ke daerah dalam bentuk program. Tinggal program yang mana nanti bersama Kemendagri untuk mengindentifikasi dan berkomunikasi dengan kementerian lembaga terkait,” ujarnya.
Kata Wamendagri, tinggal di komunikasikan programnya apa, infrastruktur apa saja yang sudah direncanakan, dan di kroscek lagi.
“Kemarin kami sudah konsultasi dengan Kemenkeu, kami akan membuat list permintaan dari daerah apa saja nanti dibantu oleh Kemenkeu,” ucapnya.(nty)
