TERNATE, HR – Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (BEM FATEK UMMU) Ternate menggelar aksi di depan Kantor Wali Kota, Senin (12/9). Aksi tersebut terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada Sabtu (3/9) lalu.
Presiden BEM Fakultas Tekhnis UMMU, Alim disaat orasi mengatakan, pasca pengumuman kenaikan harga BBM disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo BBM bersubsidi Pertalite menjadi Rp10.000 per liter dari sebelumnya Rp7.650 per liter. BBM subsidi solar dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter dan BBM non subsidi Pertamax dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter. Tentunya dengan kenaikan harga BBM akan memicu inflasi yang berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan.
Lanjut Alim, untuk menjawab ketimpangan ekonomi dari kenaikan harga BBM, maka pemerintah menargetkan penerima bantuan sosial sebesar Rp12,4 triliun untuk 20,65 juta keluarga penerima manfaat senilai Rp150.000 selama empat bulan dibayarkan dua kali. Kemudian Rp9,6 triliun untuk subsidi upah ke 16 juta pekerja sebanyak Rp600.000 dengan yarat gaji Rp3.500.000 per bulan.
Dikatakannya, kemampuan pemerintah untuk menyediakan harga BBM yang murah dan bisa dijangkau oleh masyarakat akan menjadi salah satu bukti kesuksesan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Sebaliknya, ketika pemerintah justru melihat subsidi sebagai sebuah beban yang memberatkan perekonomian negara, maka pemerintah akan berusaha untuk menekan pengucuran subsidi sekecil mungkin. Di lain sisi, ketidaktepatan sasaran pemberian subsidi yang selalu dijadikan alasan oleh pemerintah untuk menaikkan harga BBM, bisa jadi merupakan upaya pemerintah untuk membatasi masyarakat dalam menikmati keberhasilan ekonomi negara. Padahal dengan semakin banyak masyarakat yang menikmati subsidi BBM, maka kesuksesan pemerintah dalam bidang ekonomi akan lebih banyak dirasakan manfaatnya oleh semua kalangan masyarakat.
Menurutnya, jika semakin mahal harga BBM bersubsidi yang diberikan pemerintah terhadap masyarakat, maka akan berdampak pada semakin sedikit masyarakat miskin yang bisa menikmatinya. Sehingga patut dipertanyakan peran pemerintah dalam perbaikam taraf hidup perekonomian masyarakat. Begitupun, jika pengurangan subsidi BBM dengan alasan tidak tepat sasaran justru bisa dipersepsikan sebagai sebuah kemunduran kinerja ekonomi pemerintah. Apalagi membandingkan harga BBM di dalam negeri dengan negara lain, ini bukanlah suatu langkah bijaksana. Mengingat karakteristik setiap negara yang berbeda-beda baik dari sisi historis maupun tujuan berdirinya suatu negara termasuk sistem ekonomi yang dianutnya juga berbeda-beda antara satu negara dengan negara lain.
BEM Teknik juga menuntut naikan harga komoditi lokal, naikan upah kerja buruh, tolak IUP di Malut, tolak RKUHP Anti Demokrasi, tolak reklamasi di Malut, usut tuntas kasus pelecehan seksual, stop represifitas gerakan mahasiswa dan ujudkan jaminan sosial bagi seluruh rakyat.
Tak hanya itu, Komite BBM juga mengadakan aksi penolakan kenaikan harga BBM, yang mana saat ini aksi masih berlangsung..(nty)
