MOROTAI,HR- Pemkab Pulau Morotai melalui Badan Kesbangpol gelar Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Menuju Pelayanan Prima di Setiap Instansi Kesehatan dan Target Herd Immunity di Pulau Morotai”. Bertempat di puskesmas Daruba, Selasa (7/9/2021) sore.
Di hadiri oleh Sekertaris Dinas Kesehatan dr. Novindra A.J Humbas, Kaban kesbangpol Lauhin Goraahe, Anggota DPRD fraksi Gerindra Irwan Soleman, Rektor UNIPAS Irfam Hi. Abdurahman, Kapus Daruba dr. Adil Makmur, perwakilan ICMI Parto Sumtaki dan perwakilan OKP Pulau Morotai diantaranya Hippmamoro, GAMKI, GMNI, Samurai-MU, HMI, KNPI dan Pemuda Muhammadiyah.
Kaban Kesbangpol Lauhin Goraahe, menyampaikan nantinya melalui FGD, diharapkan agar dari perwakilan Kampus dan OKP dapat menyampaikan aspirasi atau pun isu yang terjadi selama masa pandemi ini, agar dievaluasi demi suksesnya capaian serbuan vaksinasi Covid-19 di Morotai.
Ketua KNPI Pulau Morotai Mulkan Hi. Sudin, menegaskan dalam pelaksanaan kebijakan tentang vaksinasi Covid-19 di Pulau Morotai dinilai Pemda dan DPRD kurang bersinergi dalam mengawal kebijakan ini, akhirnya dampaknya merugikan masyarakat.
Demikian pula Ketua ICMI Parto Sumtaki, menyatakan bahwa OKP ingin kebijakan publik tentang vaksinasi ini tidak berdampak buruk bagi masyarakat Pulau Morotai. namun kenyataannya Pemda sempat membatasi hak masyarakat menerima bansos dan menahan gaji ASN bagi yang belum melaksanakan vaksinasi Covid-19.
“Yang saya maksudkan yaitu edukasi oleh Pemda harus dilakukan secara masif kepada masyarakat sehingga target utama dari vaksinasi dapat tercapai. Masyarakat Pulau Morotai telah banyak terpengaruhi oleh hoaks tentang vaksin Covid-19,” tegasnya.
Ditanggapi Sekertaris Dinas Kesehatan dr. Novindra A.J Humbas, Vaksinasi Covid-19 merupakan program nasional melalui Kemenkes RI yang bertujuan untuk membentuk kekebalan komunitas. Agar pandemi Covid-19 ini dapat dikendalikan dengan syarat 70% dari total komunitas di suatu wilayah termasuk Pulau Morotai harus ada kerja sama atau kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk Kampus dan OKP karena Pemda menargetkan setidaknya 80 persen.
Rektor Universitas Pasifik Irfan Hi. Abdurahman, menambahkan perlu dilakukan upaya edukasi kepada masyarakat. Yang terlihat kurangnya edukasi Dinkes dan kepala faskes di Pulau Morotai.”Kampus Unipas siap bersama mensukseskan vaksinasi Covid-19 bersama teman teman OKP dan pemerintah,” ucapnya.
Dilanjutkan Anggota DPRD Pulau Morotai Irwan Soleman, bahwa Problem Pulau Morotai tentang vaksinasi Covid-19 yang harus segera diatasi adalah adanya distrust masyarakat tentang vaksin. Sehingga tidak dapat hindari bahwa terjadi hubungan tidak harmonis antara Pemda dan DPRD dalam mengawal kebijakan tentang Covid-19 juga sangat berpengaruh.
“Solusinya adalah Langkah edukasi perlu dilakukan lagi agar dapat mengubah pola pikir masyarakat yang terlanjur dipengaruhi oleh hoaks dengan melibatkan kampus dan seluruh OKP,” pintanya.
Sementara dr. Adil Makmur menilai, pembahasan tentang polemik kebijakan vaksinasi Covid-19 di Indonesia terutama di Pulau Morotai mengalami sedikit kemunduran. Apabila dibandingkan dengan kebijakan vaksinasi di luar negeri yang masyarakatnya bersedia untuk menerima vaksin.
“Masyarakat Pulau Morotai masih meributkan persoalan keamanan dan kepastian vaksin. Akhirnya berdampak pada terhambatnya aktivitas publik akibat pandemi Covid-19. Untuk itu, dengan adanya kampus dan OKP mau bersama sama mensukseskan vaksinasi Covid-19 adalah langkah baik yang harus ditindak lanjuti,” harapnya.
Demikian Pula Kapolres Pulau Morotai, AKBP Aan Hardiansyah, menuturkan percepatan vaksinasi ini adalah kebijakan pusat yang ditandai dengan munculnya beberapa peraturan perundang- undangan. Sehingga diharapkan agar para OKP yang kerap aksi tentang kebijakan ini agar dapat membedakan darimana kebijakan tersebut berasal.
“Yuridisnya bila imam tidak sujud maka makmum juga tidak mungkin sujud. Artinya para tokoh yang berkumpul ini kalau tidak mau di vaksin bagaimana masyarakatnya mau divaksin,” tegasnya mencontohkan.
Sementara perwakilan AMP-Togammoloka, Muid Musapao, berpendapat penolakan vaksin Covid-19 di kalangan masyarakat terjadi karena munculnya ketakutan terkait kepastian jaminan dan keamanan vaksin. Karena adanya hoax yang bersifat provokatif untuk menentang kebijakan vaksin.
Senada, Riskal Samlan Perwakilan Samurai-MU Pulau Morotai, berpendapat tingginya pelaksanaan vaksinasi Covid-19 oleh Pemda Morotai di desa-desa tetapi tidak diimbangi dengan kesejahteraan tenaga kesehatan, baik itu nakes secara umum yang bekerja di faskes maupun tenaga vaksinator juga menjadi penyebab lambatnya progres yang didapat.
Diakhir diskusi, baik pihak Kampus maupun OKP bersepakat berikutnya vaksinasi Covid-19 harus libatkan Unipas, tokoh Agama, tokoh Masyarakat dan OKP dalam Tim satgas Covid-19. Merumuskan kembali metode penanganan Covid 19, OKP dan Unipas desak tim satgas agar segera Deklarasi bersama antara pemerintah, DPRD, TNI Polri, Unipas, media dan OKP untuk bergandengan sukseskan vaksinasi Covid-19.(red)
