SOFIFI,HR—-Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku Utara (Malut), Saiful Amin, meminta kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di masing-masing kabupaten/kota, maupun provinsi (Deprov), agar setiap mengusulkan program fisik pembangunan, harus intes berkoordinasi bersama pihak PUPR Malut.
Hal ini dimaksudkan, agar saat realisasi di lapangan ketika pembangunan berlangsung, tidak ada protes dari masyarakat terkait volume pekerjaan meliputi panjang dan luas. Seperti talud penahan air, irigasi, dan lain-lain. Belum lagi jumlah anggaran yang dialokasikan saat program diusulkan, terkadang nilai nominalnya kecil. Sehingga sulit bagi PUPR Malut untuk memenuhi keinginan masyarakat, yang tak lepas dari usulan anggota DPRD di masing-masing Daerah Pemilihan (Dapil) misalnya.
“Saya tekankan lagi untuk anggota dewan, yang mengusulkan sesuatu, baiknya berkoordinasi dengan kita. Menyangkut kebutuhan masyarakat seperti apa, baru kita rancang. Karena terkadang kita terperangkap dengan uang yang dikasih (ploting anggaran-red), di lapangan, tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga terjadi cekcok mulut antara masyarakat dengan pekerja teknis bangunan kami di lapangan,” ungkap Saiful saat konferensi pers, Senin (12/07/2021) di kantor Dinas PUPR Malut di Sofifi, Kota Tidore Kepulauan (Tikep) bersama sejumlah wartawan media massa, baik cetak maupun media online (cyber nesw).
Saiful juga berharap kepada masyarakat, bila ada perbedaan dalam perencanaan terkait program irigasi, atau pelaksanaan kegiatan PUPR Malut lainnya di daerah-daerah yang merupakan program PUPR, terkadang ploting anggarannya sangat kecil. Sehingga ia meminta masyarakat memaklumi.
“Kadang tukang-tukang dilempari. Makanya saya menyarankan kepada bapak-bapak anggota dewan, dalam hal ini intens dengan kami. Karena pada prinsipnya, kami tetap akan menjalankan tugas yang benar. Dan kami tidak mau ada cekcok-cekcok di lapangan. Misalnya di lapangan, oleh masyarakat membutuhkan volume 300 meter. Sementara kita hanya mampu 150 meter. Makanya selanjutnya mereka (masyarakat-red) itu kadang marah-marah nanti. Dibilang kerja tidak becus,” keluh Kabid Saiful.
Untuk itu, lanjut Saiful, pihaknya memohon maaf kepada masyarakat, bahwa PUPR dalam hal ini, tidak akan ikut maunya masyarakat. Dan tetap bertahan dari segi teknik sesuai perencanaan. Misalnya, masyarakat maunya 300 meter, namun secara teknis cuma mampu 150, maka itulah yang akan dikerjakan, dengan tetap menjaga kualitas dan kuantitas. “Jangan sampai setelah dibangun, baru satu bulan, sudah terjadi abrasi dan roboh,” tandas Saiful.(asfa/adv)
