Ternate, HR – “Baru-baru ini, kami dapat informasi pemberitaan, yang pertama bahwa statemen Pak Wali di halmaherapost, pembangunan Pelabuhan Hiri itu kayaknya akan tahun depan.”
Tanya Nurkholis perwakilan dari Aliansi Masyarakat Peduli Hiri (AMPUH) saat menemui Wali Kota Ternate, Tauhid Soleman. Pertanyaan itu langsung ditanggapi Wali Kota Ternate, Tauhid Soleman; “Itu kayaknya, kayaknya.”
“Kemudian, pada pemberitaan selanjutnya, bahwa ada perubahan skema pembangunan. Nah, mungkin dari pertemuan ini, setidaknya torang (kami – AMPUH) bisa dapat informasi langsung. Tapi bukan sekadar informasi, mengingat rencana pembangunan ini sudah terhitung 9 tahun,” tutur Nurkholis.
Usai mendengar penjelasan itu, Tauhid secara spontan menyebut, “yang dorang (mereka – wartawan) tangkap itu sangat keliru.”
Tauhid bilang, informasi tidak boleh ditangkap lewat media. “Salah. Harus datang langsung ke torang (kami – pemerintah). Wartawan salah tangkap,” katanya.
Bahkan, orang nomor satu di Pemkot Ternate itu mengaku tahu afiliasi politik halmaherapost.com. “Saya tahu dorang punya afiliasi (politik) itu. Tong punya intelejen. Jadi dong (mereka) p belakang kasana sapa tong tahu. Jadi berita itu keliru,” katanya.
Pernyataan itu mengarah pada berita halmaherapost.com berjudul: Pupus, Tahun Ini Proyek Dermaga Hiri Belum Bisa Dikerjakan.
Dalam isi berita yang tayang pada Jumat 21 Mei 2021 itu, Tauhid mengaku proyek Pelabuhan Hiri terkendala anggaran, meskipun sudah dilakukan penyatuan dari Dishub ke Dinas PUPR dengan total Rp 1,3 miliar.
Dengan keterbatasan itu, Tauhid seakan memandang perlu mencari tambahan anggaran dari kementerian.
“Yang saya bilang itu, tidak maksimal kalau dengan perencanaan yang ada,” ucap Tauhid.
Bahkan, mantan Sekretaris Daerah Kota Ternate era Burhan Abdurrahman ini menyarankan agar persoalan Dermaga Pulau Hiri, sebaiknya ditanyakan langsung ke dirinya.
“Jangan menkonsumsi lewat media. Karena pintu saya terbuka untuk pembangunan Dermaga Pulau Hiri,” tandas Tauhid.
Nurkholis, kepada halmaherapost.com mengatakan, saat itu ia mencoba menjelaskan ke Wali Kota Ternate terkait progres pembangunan Dermaga Hiri yang ia kutip lewat pemberitaan halmaherapost.com.
“Tapi Pak Wali bilang, bahwa tayangan itu (berita halmaherapost.com) tidak sesuai dengan yang dia maksud,” ucap Nurkholis.
Pimpinan Redaksi Halmaherapost.com, Firjal Usdek, menyayangkan pernyataan Wali Kota, soal afiliasi politik yang dituduhkan. “Ini tuduhan serius yang tidak berdasar. Kalau wali kota merasa dirugikan dengan pemberitaan halmaherapost.com, maka bisa menggunakan hak jawab dan hak koreksi sebagai mana telah diatur oleh undang-undang pers,” kata Firjal.
Firjal bilang, Wali Kota harus membuktikan tuduhan itu karena menyangkut nama baik media. Alumni Pascasarjana Universitas Nasional, Jakarta itu mempertanyakan tujuan wali kota membuat pernyataan tersebut.
“Apa tujuan pak Tauhid? Menjaga nama baiknya sebagai wali kota dengan melakukan fitnah tidak berdasar terhadap media?. Afiliasi politik dengan siapa? Saya minta wali kota sebutkan supaya tidak terkesan walikota suka memfitnah. Ingat nama baik bapak,” katanya.
Firjal mengatakan, apabila pernyataan wali kota itu berhubungan dengan Pilkada Kota Ternate 2020 silam, maka pernyataan akan terbantahkan dengan sendirinya. Firjal menyebutkan indeks berita tentang TULUS, tercatat rapih di website halmaherapost.com.
Halmaherapost.com mencatat 54 berita terkait TULUS. Porsi berita hampir sama dengan kandidat lain. Bahkan, Firjal mengakui, pernah diminta beberapa kali oleh Tim TULUS untuk membuat rilis berita, termasuk berita TULUS soal kawal kemenangan lewat sholat Dua Rakaat dua hari sebelum pencoblosan.
“Apakah itu bisa disebut afiliasi politik?. halmaherapost.com adalah media yang berbadan hukum dengan wartawan yang sudah tersertifikasi. Jadi, saya minta Wali Kota bertanggungjawab dan atas tuduhan tak berdasar itu dengan meminta maaf secara resmi dan menarik semua tuduhannya,” tegasnya.
Dosen FISIP, Universitas Pasifik Morotai itu memaparkan, halmaherapost.com, sedari awal sudah mengawal pemberitaan rencana pembangunan dermaga Hiri. Itu sudah dilakukan, bahkan sejak masa pemerintahan era Burhan Abdurahman.
“Kalau ditanya halmaherapost.com berpihak, saya akui bahwa keberpihakan media sebagai penyambung lidah masyarakat sudah tentu adalah tuntutan warga Hiri soal pelabuhan. Media harus berpihak pada warga menjadi Watch Dog (anjing penjaga) bagi pemerintah,” tandasnya.(red)
