MOROTAI,HR—–Jelang hari kedua bulan suci ramadhan, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pulau Morotai, Kalbi Rasyid, gelar sidak ASN yang tak berkantor di hari pertama berkantor di bulan suci ramadhan.
Dalam sidak yang dilakukan oleh Kaban BKD itu, Masi terdapat sejumlah ASN yang ditemukan tak berkantor di hari pertama kerja dalam bulan suci ramadhan. Dimana dari data yang dikantongi media ini, OPD yang minim ASN diantaranya, Dinas Pariwisata dari 32 ASN yang hadir sebayak 17 Orang. Dinas Perumahan dan Permukiman dari total 21 yang hadir hanya sebanyak 7 Orang. Bappeda dari total 33 yang hadir hanya 19 Orang, satu orang lagi cuti lahiran. BKD dari total 31 ASN yang tidak hadir sebanyak 5 Orang. PMD dari total 26 ASN hanya 6 yang hadir.
Kesbangpol dari total 14 ASN yang hadir 7.
Disnakertrans dari total 23 ASN yang hadir 9. Bagian Umum dari total 28 ASN yang tidak hadir 5. Sespri Sekda 4 hadir semua. Sespri wakil tidak ada yang hadir. Humas dari tot 9 ASN yang hadir 1. Bagian Protokoler yang hadir 1. Bagian Pemerintahan 14 ASN yang tidak hadir 2. Staf Ahli tidak ada yang hadir. Asisten I, II dan III yang hadir hanya Asisten II.
Kalbi, kepada media ini berharap agar soal kedisiplinan ASN itu menjadi perhatian di masing-masing pimpinan OPD.
“Kami berharap pimpinan OPD untuk bisa menjadi perhatian. Jangan jadikan ramadhan sebagai alasan untuk tidak masuk kantor. Justru ini diuji etos kerja selaku aparatur sipil negara melakukan pelayanan masyarakat. Saya minta pimpinan OPD segera buat teguran,”harapnya.
Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Pulau Morotai, Muhammad Umar Ali, ketika dikonfirmasi media ini mengaku bahwa sidak kedisiplinan ASN ini tidak hanya dilakukan sehari, namun hal tersebut terus dilakukan oleh para Asisten dan Staf ahli Bupati.
“Soal sidak ASN ini kan bukan hanya di hari Senin yang kami sidak, tetapi ini dilakukan setiap hari oleh Asisten dan Staf ahli yang masuk ke masing-masing SKPD maka disitu tercatat siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir,”ungkapnya.
Ditanya soal sangsi bagi ASN yang tidak displin, dirinya mengaku bahwa hal tersebut akan dikembalikan ke masing-masing pimpinan OPD dilingkup Pemda Pulau Morotai.
“Itu pimpinan SKPD Yang bikin, pimpinan OPD-nya,”timpalnya. (lud)
