TERNATE, HR – Aksi pemboikotan kantor Lurah Tarau kembali terjadi, kini Pemuda Kelurahan Tarau mendesak Wali Kota Ternate, M Tauhid Soleman mencopot Rizal Tomagola sebagai Lurah Tarau , Senin (23/8).
Aksi ini terjadi lantaran, Rizal Tomagola dinilai selama ini tidak ada transparansi pada setiap kegiatan yang dilakukan. Bahkan, sejumlah kejanggalan terjadi selama kepemimpinan Rizal Tomagola, mulai dari pemberhentian Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang dilakukan secara sepihak, ditambah tidak adanya transparansi terkait alokasi anggaran Dana Kelurahan (DK) dan Dana Partisipasi Pembangunan Kelurahan (DPPK), sejak tahap pertama hingga kedua.
Koordinator aksi, Acil dalam orasinya menegaskan, selama Rizal menjadi Lurah, warga tidak pernah mengetahui berapa alokasi anggaran baik itu Dana Kelurahan (DK) maupun Dana Partisipatif Pembangunan Kelurahan (DPPK). Bahkan, berdasarkan surat Ombudsman Perwakilan Provinsi Maluku Utara nomor 0343/SRT/X/2017/Tte tanggal 26 Oktober 2017, telah disebutkan temuan tindakan mal administrasi penyimpanan prosedur, karena tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan, sebagaimana yang diatur dalam pasal 9 ayat 2 huruf b, Peraturan Wali Kota Ternate nomor 43 TA 2017.
Acil juga membeberkan pada Musrenbang yang dilakukan beberapa bulan lalu, hanya ada 6 orang sebagai keterwakilan masyarakat Kelurahan Tarau yang hadir. Pasalnya, lanjut Acil masyarakat tidak mengetahui adanya penyelenggaraan Musrenbang tersebut.
“Laporan yang kami terima, ternyata berita acara sebagai kelengkapan administrasi Musrenbang, diakali oleh Lurah dengan menandatangani berita acara. Jadi Lurah datang di tiap-tiap rumah warga, bukan pas ketika warga hadir di Musrenbang,” sambungnya.
Lanjut Acil, ada sejumlah laporan masyarakat, terkait perilaku yang dinilai seperti premanisme. Sehingga masyarakat merasa resah dengan tingkah laku Lurah.
“Ini sangat meresahkan masyarakat, karena Lurah domisili di Tarau dan melakukan aktivitas ekonomi juga di Tarau, sering mematok anggaran dengan jumalh yang besar dan alasannya tidak masuk akal,” cetusnya.
Tambahnya, jika masyarakat yang melakukan pengurusan administrasi di kantor Lurah, sering dipersulit.
Lurah ini jarang masuk kantor, dan kurang berbaur dengan masyarakat Kelurahan Tarau,” kesalnya.(nty)
