TERNATE, HR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate mengantongi jumlah anak putus sekolah mendekati 150 orang. Dimana, angka tersebut tersebar di wilayah Kota Ternate.
“Data ini inisiatif kami minta warga kumpulkan untuk Hari Pendidikan kemarin, akhirnya dengan hanya menggunakan data WhatsApp saja sejumlah data itu masuk, nama anak putus sekolah, alamat, nama kontak pendamping dan asal sekolah dia putus sekolah,” beber Anggota Komisi III DPRD Kota Ternate, Nurlaela Syarif, Selasa (10/5/2022).
Menurutnya, sesuai data tersebut dibuat pertemuan dengan anak – anak putus sekolah, data yang masuk 102 orang, tapi yang hadir hanya 50 orang. Yang lain memang kondisi jauh, jadi tidak hadir dalam kegiatan tersebut.
“Saya yang membidangi Komisi III kaget, kita di Ternate dari akses cukup dekat, kan torang pe jarak yang jauh cuman Batang Dua, Hiri dan Moti,” ucapnya.
Lanjut Nela, Kota ini sangat muda aksesnya, tapi kenpa angka putus sekolah begitu banyak, makanya ini menjadi perhatian serius.
“Saya sudah sampaikan ke pimpinan melalui rapat Banmus agar ini menjadi perhatian serius, jangan karena mereka di usia SMA terus menjadi tanggungjawab Pemprov, kan ini warga Kota Ternate ataupun bukan warga kota Ternate dan pendatang. Tapi mereka sudah tinggal disini selama enam bulan itu tanggungjawab Pemkot, karena mereka sudah menetap disini,” tegasnya.
DPRD berharap ini jadi atensi Wali Kota, masalah ini juga sudah disampaikan secara informal ke Wali Kota. Wali Kota meminta agar menyurat ke dinas terkait. Tapi ini problemnya bukan hanya di Diknas, karena yang terpenting ada pendidikan vokasi.
“Putus sekolah ada yang kasusnya putus 1-2 tahun bisa dikembalikan ke sekolah, kalau jarak putus sekolah terlalu jauh dia harus ikut paket atau ikut pendidikan vokasi. Bahkan, jika dia pe usia sudah bukan usia sekolah atau diumur 17 -18 tahun sudah harus ada pendidikan vokasi seperti pelatihan, sehingga Pemkot harus MoU dengan BLK,” cetusnya.
Meski begitu, Nela berharap Wali Kota segera berkoordinasi dengan leading sektor seperti Dinsos, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Diknas, Dukcapil, Camat, Lurah, RT dan RW, sehingga ada semacam ada surat keputusan atau surat instruksi Wali Kota kepada seluruh kelurahan dan RT agar mendata anak putus sekolah, jangan sampai masih ada diluar yang belum tercover.
“Dari 102 orang meningkat menjadi 150 anak, data terakhir masih buka ruang, sehingga data yang masuk sudah mendekati 150 anak,” pungkasnya.(nty)
