LABUHA,HR— Gerakan Mahasiswa Jakarta Bersatu (GMJB) menggelar aksi demo, di depan kantor Kementerian perhubungan di Jakarta, Kamis (19/01/2023), mendesak Presiden Jokowi evaluasi dan perbaiki secara menyeluruh pelaksanaan program Tol Laut khususnya di Wilayah Maluku utara rute T-10 dan T-15.
Desakan ini berdasarkan data invox anak perusahaan PT Tal Agung untuk lognus 5 dan lognus 3 dari jumlah kontener sebanyak 42 contener, kemudian PT Samitar Panca Abadi memboking sebanyak 4 contener tetapi kemudian hanya 2 contener yang divalidasi dengan alasan di bagi-bagi ke siper berdasarkan pada aturan atau praktek lama yang masi ada dan berlaku serta memonopoli contener yang didukung oleh PT Pelni dan kroninya.
“PT Pelni sebagai suatu badan usaha milik negra yang bergerak di jasa transportasi laut dituntut untuk meningkatkan kinerja operasional perusahaan dengan memanfaatkan perusahaan tersebut dengan berdasarkan pada regulasi yang berlaku, jangan kemudian menjadikan PT Pelni untuk mengarap keuntungan dengan cara memonopoli contener tersebut dengan alasan mengunakan regulasi lama, padahal kita ketahui bahwa ada undang-undang yang baru atau regulasi yang baru mengesampingkan regulasi yang lama yang tentunya regulasi tersebut tidak dapat di terapkan, “beber kordinator aksi Sahdan Samo dalam realis.
Ia menambahkan, anak perusahan PT Tal Agung adalah CV Mitra Usaha yang mendapat validasi 42 contener khusus rute dari Surabaya Ke Provinsi Maluku Utara atau Kabupaten Morotai dan juga belum lagi daerah-daerah lainya yang ada di Maluku Utara. Secara tidak langsung PT. Pelni cabang Surabaya sengaja memonopoli seluruh akses tol laut untuk seluruh contener dari Surabaya munuju Kab. Morotai dan itu mencederai norma-norma yang telah ditetapkan.
Seluruh aktivitas berkaitan dengan tol laut seharusnya di butuhkan perhatian khusus dari kementerian perhubungan agar tidak terjadi yang namanya ketimpangan ataupun monopoli dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab seperti yang di lakukan oleh PT. Pelni Persero terhadap beberapa PT. sPanca Abadi yang tidak di akomodir dan seolah-olah di bohongi oleh petinggi PT. Pelni yang itu hanya menguntungkan terhadap salah satu PT. yaitu PT. Mitra Usaha
Dengan adanya persoalan ini maka mereka menduga pasti adanya hubungan yang erat atau orang titipan antara Kementerian Perhubungan Direktorat Lalulintas dan Angkutan Laut bersama dengan Direktur PT Pelni.
“Harus segera evaluasi dan perbaiki secara menyeluruh pelaksanaan program Tol Laut khususnya di Wilayah Maluku utara rute T-10 dan T-15. Hentikan praktek monopoli muatan Kapal Tol laut. Operator Kapal Tol Laut khususnya Pt Pelni harus profesional dalam mengelola muatan Kapal Tol Laut.
Kementerian perhubungan khususnya Direktorat lalulintas dan Angkutan Laut harus biasa memfasilitasi kebutuhan Daerah dalam memenuhi ketersediaan dan kelancaran barang di daerah.
“Presiden RI harus mengevaluasi Kementerian Perhubungan yang menangani PT Pelni kalau tidak bisa diselesaikan maka kami meminta Menterinya dicopot,”tegasnya. (echa)
