TOBELO, HR — Ketua KNPI Halmahera Utara, Devid Marthin, secara tegas mengkritik rencana penurunan harga buah kelapa oleh PT. Natural Indococonut Organik ( PT. NICO) yang dinilai tidak rasional, tidak adil, dan sangat merugikan petani.
Di tengah tren kenaikan harga kelapa dan produk turunannya di pasar global—seperti santan, bubuk kelapa, dan minyak kelapa—langkah menurunkan harga di tingkat lokal justru menunjukkan adanya ketimpangan serius dalam tata niaga kelapa di Halmahera Utara.
“Ini bukan sekadar kebijakan keliru, ini bentuk ketidakadilan ekonomi yang nyata. Ketika harga dunia naik, petani di Halmahera Utara justru ditekan. Ini logika yang terbalik,” tegas pemuda yang dijuluki Presiden Pemuda Halmahera Utara ini. Kamis (02/04/2026).
Devid mengungkapkan bahwa harga yang ditetapkan sekitar Rp 2.500 per butir tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan. Faktanya, akibat permainan tengkulak dan rantai distribusi yang tidak sehat, harga yang diterima petani hanya berkisar Rp1.800–Rp 2.000 per butir.
“Jangan bicara angka di atas kertas. Realitasnya, petani menerima jauh di bawah itu. Kalau harga ini masih mau diturunkan, maka ini sudah masuk kategori penindasan ekonomi,” lanjut suami dari Ns. Mariane Priska Tadjibu, S.Kep Legslator PSi ini.
Lebih jauh, Ketum KNPI Halmahera Utara ini menyoroti dampak dari Perda Nomor 02 tentang hilirisasi kelapa yang pada praktiknya justru membatasi kebebasan petani dalam menjual hasil produksinya ke luar daerah.
“Perda ini secara faktual menciptakan ketergantungan pasar. Ketika akses petani dikunci dan pilihan pembeli dibatasi, maka yang terjadi adalah monopsoni—satu kekuatan pembeli yang mengendalikan harga. Ini sangat berbahaya,” ujar Devid.
Menurutnya, dalam kondisi seperti ini, petani tidak memiliki posisi tawar sama sekali dan dipaksa menerima harga berapapun yang ditentukan oleh pihak pembeli.
“Ini bukan lagi mekanisme pasar sehat. Ini sistem yang membiarkan petani berada dalam posisi terjepit tanpa pilihan. Kalau dibiarkan, ini sama saja dengan membiarkan kemiskinan terstruktur terus berlangsung,” katanya.
KNPI Halmahera Utara, menegaskan bahwa hilirisasi seharusnya menjadi jalan untuk meningkatkan kesejahteraan petani, bukan sebaliknya menjadi alat pembatas yang menguntungkan segelintir pihak.
“Kalau hilirisasi justru membuat petani tidak bisa menjual bebas dan harga ditekan, maka itu bukan hilirisasi—itu penguncian ekonomi,” tegasnya.
Sebagai bentuk sikap, KNPI mendesak:
1. PT Nico untuk membatalkan rencana penurunan harga kelapa.
2. Pemerintah daerah segera mengevaluasi implementasi Perda No. 02.
3. Dilakukan pengawasan ketat terhadap praktik tengkulak yang merugikan petani.
4. Membuka akses pasar yang adil bagi petani agar tidak bergantung pada satu jalur distribusi.
“Kami ingatkan, petani bukan objek yang bisa ditekan seenaknya. Jika kondisi ini terus dipaksakan, maka kami tidak akan tinggal diam,” tutup Devid Marthin (*)
