TERNATE, HR – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) serta Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah
(TP2DD) Provinsi Maluku Utara menyelenggarakan High Level Meeting (HLM) dengan tema “Upaya Menjaga Stabilitas Harga Jelang Ramadan dan Hari BKN Idul Fitri 2026, serta Strategi Akselerasi ETPD Maluku Utara”.
Acara tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda selaku Ketua TPID dan TP2DD didampingi Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe, Kepala Perwakilan BI Maluku Utara Handi Susila, Sekda Provinsi Maluku Utara Samsuddin A.Kadir, dan Kepala Biro Perekonomian Provinsi Maluku Utara Suryanto Andili, berlangsung di Hotel Bela Kota Ternate, Jumat,13 Februari 2026.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Forkopimda Provinsi Maluku Utara, Wali Kota Ternate M.Tauhid Soleman, Bupati Kabupatem Halmahera Tengah Ikram M.Sangadji, Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Ahmad Laiman, Bupati Kabupaten Halmahera Utara Piet Hein Babua, Bupati Kabupatdn Kepulauan Sula Fifian Adeningsi Mus, ,Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Hasan Ali Bassam Kasuba, Bupati Kabupaten Halmahera Barat James Uang, Bupati Kabupaten Pulau Morotai Rusli Sibua, Bupati Kabupaten Kepulauan Taliabu Sashabila Widya, instansi vertikal, pejabat tinggi pratama lingkup Setda Provinsi Malut, serta seluruh OPD terkait
High level meeting ini memiliki dua agenda utama yaitu membahas perkembangan inflasi terkini dan rekomendasi upaya pengendalian harga jelang ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 2026, serta strategi percepatan dan perluasan digitalisasi daerah khususnya strategi akselerasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Maluku Utara.
Kegiatan diawali dengan penyampaian laporan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara selaku Ketua Harian TPID dan TP2DD Provinsi Maluku Utara, dilanjutkan dengan pemaparan oleh Kepala Perwakilan Bl Maluku Utara selaku Wakil Ketua TPID dan TP2DD Provinsi Maluku Utara.
Kepala Perwakilan Bl Maluku Utara memaparkan secara umum inflasi Provinsi Maluku Utara sampai dengan Januari 2026 tercatat di angka 1,48% (mtm). Seluruh kota IHK mengalami inflasi terutama didorong oleh kelompok makanan minuman dan tembakau yang mengalami inflasi 3,51% (mtm) dengan komoditas yang menjadi faktor pendorong inflasi adalah komoditi ikan segar.
Di sisi percepatan dan perluasan digitalisasi daerah, kesiapan digitalisasi di Maluku Utara dari aspek sumber daya manusia masih perlu ditingkatkan.
Sementara itu, dari sisi infrastruktur berada pada kondisi memadai meskipun tetap memerlukan penguatan melalui pengurangan wilayah blank spot. Oleh karena itu, disampaikan sejumlah rekomendasi penguatan digitalisasi daerah khususnya terkait peningkatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah, dan juga strategi
dalam menghadapi tantangan inflasi khususnya menjelang ramadan dan Hari Besar Keagamaan
Nasional (HBKN) Idul Fitri 2026.
Selanjutnya Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda menyampaikan perlunya langkah konkret dalam mengendalikan harga bahan pokok menjelang ramadan dan HBKN Idul Fitri 2026 agar kestabilan harga dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat serta meningkatkan secara masif intervensi pasar melalui Operasi Pasar dan Gerakan Pangan Murah (GPM) guna menjaga stabilitas harga dan momentum pertumbuhan ekonomi daerah.Gubernur pun mendorong percepatan digitalisasi termasuk penggunaan kartu kredit Pemerintah Daerah dan digitalisasi di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi.
Dalam HLM ini disepakati pula beberapa strategi utama dan rencana tindak lanjut. Dalam mengantisipasi lonjakan harga pada periode ramadan dan HBKN Idul Fitri 2026, disepakati perluasan program GPM serentak di 10 Kab/Kota mmelibatkan sinergi BUMN, TNI/POLRI dengan fokus pada komoditas inflatoir (Pangan Strategis, Hortikultura, Ikan Laut). Implementasi Kios Sigap Pangan (KSP) yang dicanangkan sebagai program unggulan TPID malut dengan konsep sebagai penyeimbang harga di pasar, khususnya di 2 Kab/Kota IHK, Melakukan perbaikan dan mengoptimalisasi penggunaan Cold Storage, pabrik es mini dan melakukan manajemen Buffer
Stock, melaksanakan sidak pasar rutin dan monitoring harga, akselerasi SPHP, serta mengawasi distribusi bahan pokok dan BBM sesuai HET, dan meningkatkan produktivitas petani, peternak, dan nelayan melalui bantuan sarpras, penyuluhan/pendampingan, demplot,
serta akselerasi penyaluran KUR.
Adapun dalam rangka mendukung akselerasi implementasi ETPD untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan PAD, disepakati dorongan perluasan kanal pembayaran digital untuk pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah (PDRD) di setiap daerah dengan penyediaan berbagai kanal digital seperti QRIS dan mobile banking, akselerasi pembuatan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) terkait Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) untuk 8 Pemerintah Daerah yang belum menerbitkan Perkada KKPD dan implementasinya, perluasan jaringan
terutama untuk wilayah blank spot dengan melakukan pemetaan wilayah blank spot di masing-masing daerah dan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, dan pengalokasian anggaran untuk mendukung implementasi pelaksanaan program ETPD.(nty)
