TERNATE, HR – Kondisi keuangan Pemerintah Kota Ternate yang terbatas membuat hutang ke pihak ketiga maupun sejumlah kegiatan di tahun 2022 ditunda pembayarannya ke tahun 2023.
“Karena kondisi keuangan daerah, ada kegiatan yang belum bisa terbayarkan dan kita bawa ke 2023 sebagai hutang,” jelas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Ternate, Abdullah Hi. M Saleh, Rabu (14/12) di Kantor BPKAD.
Abdullah menjelaskan, sejauh ini dana transfer dari Pemprov belum ada penambahan, tetapi sudah ada upaya dari Pemkot menyurat ke Gubernur tembusan ke Mendagri dan Kementerian Keuangan supaya secepatnya Pemprov bisa mempercepat pencairan pendapatan transfer antar daerah baik yang 2021 maupun 2022.
“Masih ada anggaran tahun 2021 yang masih tersisa dan belum dibayarkan, begitu juga di tahun 2022,” ujarnya.
Disamping itu, kata Abdullah, target pendapatan asli daerah hingga di akhir tahun ini tidak mencapai target, kemudian pendapatan transfer antar daerah dari Provinsi ke Kota dari target sebesar Rp45 milyar yang masuk baru Rp9 milyar. Sedangkan, PAD dari target Rp154 milyar baru realisasi sebesar Rp90 milyar.
“Angka ini sudah ada di APBD, tapi fisiknya kan belum ada, makanya ada kegiatan yang bisa terbayarkan, SPM yang masuk bisa terbayarkan tapi ada juga kita bawa ke tahun 2023,” ucap Kaban.(nty)
