TERNATE, HR – Aksi demo kembali dilakukan karyawan Perumda Air Minum (PAM) Ake Gaale Kota Ternate, Senin (19/12) di Kantor PAM Toloko. Aksi tersebut, lantaran kecewa dengan janji Wali Kota yang pernah disampaikan beberapa waktu lalu.
Demo yang dimulai pagi tadi, massa aksi memasang spanduk bertuliskan “Ngoni tiga orang (Direksi) ator perusahaan ini sudah, barang ngoni tiga pe perusahan pribadi???”, ada juga tulisan “Direksi ngoni jawab: bikiapa kong ngoni harus capat-capat kase nae gaji deng tunjangan?.
Kepala Seksi Hubungan Langganan PAM Ake Gaale, Sarif Hodu mengatakan aksi ini adalah kekecewaan karyawan terhadap Wali Kota Ternate, M Tauhid Soleman selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM).
“Wali Kota ini sebagai KPM, kita bekerja melayani pelanggan yang juga masyarakat Kota Ternate, nah kenapa Wali Kota luluh seperti ini? Ada apa dibalik ini semua? Ini perlu dipertanyakan,” ucapnya.
Selain itu, karyawan juga mempertanyakan revisi Perwali Nomor 11 Tahun 2022. Karena menurut mereka, pemangkasan gaji semestinya 2,5 dikali gaji tertinggi pegawai, bukannya 3,75 dikali gaji tertinggi pegawai.
“Mereka buat Perwali tidak melihat dengan kondisi perusahan. Pendapatan perusahan itu seperti apa kan bisa dilihat sendiri,” tambahnya.
Sarif menuturkan, karyawan PAM tidak terima dengan kebijakan Direksi, terlebih lagi seluruh karyawan diberikan surat panggilan ke dua, yang dilayangkan pada 16 Desember 2022.
Lanjutnya, surat panggilan kedua tersebut menyusul pemanggilan pertama pada tanggal 13 Desember 2022 yang berisi, pemanggilan Direksi kepada seluruh karyawan untuk berkantor kembali, sesuai job discription dan jadwal kerja yang telah ditentukan.
“Setelah kami baca surat itu, ada indikasi seakan-akan bahwa perusahan ini milik pribadi Direksi. Ini kan persoalan pemerintah, dan kami sayangkan itu. Makanya hari ini, kita kembalikan semua fasilitas menyangkut dengan mobil dinas, alat-alat penyetelan air,dan lainya,” beber Sarif.
Dikatakannya, meski tidak se kantor dengan Direksi, tapi karyawan tetap bekerja dan terus menjaga kelancaran air agar tidak macet.
“Kami dengar-dengar ini adalah panggilan kedua dan panggilan ketiga nanti katanya langsung di PHK,” cetusnya.
Tak hanya itu, Abubakar selaku Direksi juga sering kali menebar ancaman bagi karyawan. Bahkan, karyawan sering diancam akan dipolisikan, apabila tidak tunduk pada kebijakan Direksi.
“Kami lebih dari 200 karyawan, mampukah mereka memberi PHK kepada kita? Ini PAM , bukan seperti dinas-dinas yang lain,” imbuhnya.
Sarif menegaskan, aksi karyawan ini sama sekali tidak dibackingi atau ditunggangi siapa saja.(nty)
