TOBELO, HR—-Pakar Hukum Provinsi Maluku Utara Muhammad Konoras menyoroti pelaksanan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Halmahera Utara (Halut), pada tanggal 28 April 2021 nanti.
Pasalnya, pelaksanaan PSU yang dianggap sederhana itu harus dibentuk tim khusus oleh Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Provinsi Maluku Utara. Kemudian informasi adanya peningkatan Daftar Pemilih Tetap (DPT) khususnya di PT. Nusa Halmahera Minerals (PT. NHM) begitu juga diturunkan pasukan keamanan dari satuan Brimob yang begitu banyak, padahal lokasi PSU hanya beberapa titik saja.
“Bagi saya, yang paling rawan akan terjadi kecurangan adalah di TPS NHM, karena dalam amatan saya ada indikasi ketidak benaran orang untuk menggunakan hak pilih, hal ini pasti akan merusak demokrasi, begitu juga dengan integritas KPU dan Bawaslu dalam menjalankan tugasnya secara jujur dan adil itu masih diragukan, dan ini menjadi kecurigaan saya,”ujar Muhammad Konoras, Kamis (22/04/2021).
Menurut Ketua Peradi Malut ini, bahwa pembentukan Tim Khusus oleh Bawaslu untuk mengawal PSU di Halut khususnya pengawasan di PT. NHM adalah sebuah tindakan kamuflase yang terlalu berlebihan. Sebab tugas pengawasan itu hal biasa dan merupakan kewajiban Bawaslu sesuai Undang-undang.
“Saya tidak ada hal khusus atau luar biasa terkait dengan PSU di Halut sehingga harus membentuk Tim khusus, memangnya Bawaslu punya kekuatan untuk itu ?,” tanya Konoras.
Ko Ama mengatakan dalam pandangannya pembentukan tim khusus tersebut membuatnya semakin ragu dengan integritas Bawaslu dalam hal mengawasi.
“Dan andai kata betul jiwa pemilih/DPT dengan menggunakan KTP di NHM meningkat maka itulah yang mendesak bagi Bawaslu untuk menyelidiki, bukan hanya sekedar menciptakan simponi dengan alasan membentuk Tim Khusus,”tambahnya.
Konoras menambahkan, sesuatu yang sederhana tetapi dibesar-besarkan seakan-akan bahwa kelompok yang satu akan melakukan kecurangan dan kelompok yang lain yang di zhalimi.
“Jadi dugaan saya akan ada sesuatu yang membahayakan demokrasi, jangan sampai PSU di Halut itu hanya sebuah kecurangan yang dikawal ketat seperti yang sudah pernah terjadi,”katanya.
Menurut Konoras, penyelenggaraan PSU di Halut itu bisa berjalan dengan baik apabila semua pihak benar-benar netral. Dan Ia percaya kepada pihak Kepolisian akan benar benar Netral dan tidak berpihak, kalau Kepolisian tegas maka KPU dan Bawaslu tidak akan mungkin bisa bermain-main.
“Semoga PSU bisa berjalan tertib, aman dan lancar dan jadikanlah PSU sebagai sarana untuk bersatu. Harapan kita terakhir hanyalah kepada aparat Kepolisian saja, jika mereka tidak netral maka pupus sudah penegakan demokrasi yang bermartabat,”pungkasnya.(mn)
