JAKARTA,HR—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Drektur Eksternal PT Trimega Bangun Persada (TBP) Harita Group, Stevi Thomas, resmi sebagai tersangka dalam kasus suap pengadaan barang dan jasa serta gratifikasi perizinan di Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
Stevi Thomas ditetapkan sebagai tersangka bersama 6 orang lainnya yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK, Senin (18/12/2023).
Diketahui, usai OTT, KPK pun mengumumkan 7 orang tersangka tersebut adalah Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba (AGK), Kadis Pemukiman dan Perumahan (Disperkim) Adnan Mahmud (AM), Kadis PUPR Malut Daut Ismail (DI).
Kemudian Kepala BPPBJ Malut Ridwan Arsad (RA), Ajudan Gubernur Malut Ramadhan Ibrahim (RI), dan pihak Suwasta Stevi Thomas (ST) serta Kristian Wuisan sebagai tersangka.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, Stevi yang merupakan rekanan suwasta berperan sebagai pihak yang memberikan uang kepada AGK melalui ajudannya RI.
“Selain itu ST juga memberikan sejumlah uang kepada AGK melalui RI untuk pengurusan perizinan pembangunan jalan yang melewati perusahannya. Teknis penyerahan uangnya secara tunai maupun rekening penampung dengan menggunakan nama rekening pihak lain ataupun swasta,” ungkap Alexander dalam konferensi pers, Rabu (2012/2023).
KPK telah mengamankan uang senilai Rp2 miliar dalam kasus tersebut.
“Uang tersebut kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi AGK berupa pembayaran penginapan hotel dan juga membayar uang kesehatan yang bersangkutan,” jelas Alexander.
Sementara itu, Corporate Secretary Harita Grup Franssoka Sumarwi mengaku pihaknya perihatin atas penetapan tersangka terhadap Stevi sebagai direktur perseroan.
“Kami sangat prihatin mendengar Bapak Stevi Thomas selaku direktur Perseroan disebut sebagai salah satu tersangka oleh KPK sehingga perlu menjalani proses investigasi lebih lanjut,” kata Franssoka dalam keterangannya, Rabu (20/122023).
“Perseroan patuh dan taat kepada semua peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, dan Perseroan akan menghormati proses hukum yang sedang berjalan,” sambungnya.
Harita Group mengaku tetap berkomitmen untuk kooperatif sepenuhnya dalam proses penyelidikan yang sedang berlangsung dan berharap permasalahan ini segera diselesaikan dengan baik.
“Kami sampaikan juga bahwa kasus hukum yang sedang terjadi tidak berdampak secara signifikan pada kegiatan Perseroan, baik secara operasional maupun keuangan. Perseroan akan tetap menjalankan seluruh program dan strategi sesuai dengan target,” tandasnya.(red)
