MOROTAI,HR- Polemik Vaksinasi di Pulau Morotai membuat beberapa OKP pertanyakan eksistensi Dinas Kesehatan. Kesbangpol pun memediasi pertemuan kedua belah pihak melalui ruang aspirasi.
Koordinator ruang aspirasi Kesbangpol Morotai, Arafik M. Rahman, saat memandu pertemuan tersebut mengatakan isu Polemik vaksinasi akhir-akhir ini menjadi tranding topik di kabupaten pulau Morotai, sehingga Kesbangpol melalui Program ruang aspirasi berinisiatif untuk memediasi OKP dalam rangka mendiskusikan tentang vaksinasi dengan Dinas Kesehatan Pulau Morotai pada hari ini, Kamis (19/8/2021).
Kepala Dinas Kesehatan Morotai, dr. Julius Giscard Kroons, menyampaikan dalam penanganan covid 19, dinas kesehatan Morotai telah melakukan berbagai kegiatan, dinataranya tracking, memberikan edukasi melalui penyuluhan dan sosialisasi di Desa – desa.
Menurut dr Is sapaannya, tujuan vaksinasi yaitu untuk membentuk Herd immunity, khususnya di kabupaten Pulau Morotai pembentukan Herd Immunity menjadi target kerja Pemda yang diharpakan bisa mencapai 70 persen sampai 80 persen, mulai dari tingkat Desa, tingkat kecamatan sampai pada tingkat kabupaten. untuk itu, Dinkes mengharapkan adanya dukungan dari masyarakat khsusnya dari para Aktivis, pengurus OKP dan media.
Ketua KNPI Morotai, Mulkhan Hi Sudin, menyampaikan masyarakat di publik Morotai bahwa Vaksinasi itu membunuh dan mencelakai. ini menimbulkan kebingungan dan keresahan di tengah masyarakat.
KNPI sangat mengapresiasi langkah-langkah yang sudah diambil oleh Pemerintah Daerah selama pelakanaan vaksinasi di Morotai, namun harus ada langkah-langkah cepat dalam mengcounter penyebaran informasi hoax sehingga tidak timbul opini liar di Publik Morotai.
‘Yang kami temui di Morotai, banyak masyarakat berani berbicara di Publik bahwa vaksin itu membunuh, ini terjadi hampir disetiap kesempatan maupun kegiatan masyarakat, bahkan di tempat-tempat hajatan masyarakat. Sehingga vaksinasi yang sementara berlangsung di Morotai pun menjadi soal, apakah orang yang divaksin karena atas kesadaran pribadi masing-masing ataukah ada faktor lain,” terangnya.
Semisal tekanan dari pemerintah, kata Mulkan, padahal masyarakat pun tau bahwa pejabat publik di Morotai banyak yang belum divaksin, contohnya anggota DPRD Morotai yang hingga saat ini tidak mau di vaksin. inipun harus menjadi koreksi di lingkup pemda, karena ada bahasa yang sering diucapkan oleh masyarakat bahwa mereka seakan menjadi tumbal kebijakan Pemerintah lantaran banyaknya Pejabat di Morotai yang tidak mau divaksin.
Ketua Forum Pemda Bangkit, Zulkifli Zamania, menyampaikan Program vaksinasi yang dilakulan di Morotai awalnya saya menolak, tetapi karena membaca dari berbagai sumber lalu saat ini saya setuju, program ini harusnya mendapatkan dukungan publik karena apapun yang dilakukan oleh pemrintah tanpa dukungan Publik maka itu akan sia-sia.
“Yang terjadi di Publik Morotai saat ini yaitu masih terdapat perdebatan panjang di tengah masyarakat tentang vaksin. Bahkan ada penolakan vaksin oleh masyarakat di beberapa desa yang harusnya dipikirkan solusinya oleh khususnya Dinas kesehatan. Soal bantuan dari pemerintah kepada masyarakat yang terus mengalir selama masa pandemi Covid-19 di pulau Morotai sangat berdampak positif terhadap kehidupan masyarakat pulau Morotai dalam situasi Covid-19 itu sangat terasa,” katanya.
Dikatakan, sebab pandemi ini telah mempengaruhi seluruh aspek kehidupan masyarakat dan tidak sedikit masyarakat yang kehilangan pekerjaan. Tetapi saya memahami sebab “the happiness dosn’t force to the people but is owner every one” kebahagiaan itu tidak bisa dipaksakan untuk semua orang tetapi kebahagiaan itu milik masing-masing orang. saya berharap pemerintah daerah selalu sehat dan semangat dalam melindungi warganya di 88 desa di pulau Morotai.
Sementara, Syahudin Gugutu, menyampaikan Peneriman BST dengan vaksinasi agar dilepas pisahkan dan jangan disatukan, mainsetnya harus dievaluasi kedepan karena ini hanya terjadi di kabupaten Pulau Morotai.”Vaksinasi harus dilakukan dengan Rasional karena masyarakat tidak mau dipaksa, harusnya Dinkes jeli dalam melihat dan mengawal permasalahan ini,” pintanya.
Demikian juga penyampaian dari Sofyan, bahwa terdapat keresahan masyarakat karena adanya efek dari vaksinasi dan belum adanya kejelasan pertanggungjawaban dari pemerintah. apakah ada dasar hukum ataupun kesepakatan bahwa setelah terjadi efek yang dialami warga, itu harus ada pertanggungjawaban dari pemerintah atau tidak.
“Salah satu contoh peristiwa yang terjadi di Desa Morodadi kecamatan Morotai selatan, ada masyarakat yang meninggal Dunia diduga setelah melakukan vaksin, hingga saat ini pemerintah ataupun dinas kesehatan belum menyampaikan pernyataan pertanggung jawaban secara resmi kepada Publik terkait permasalahan tersebut,” sebutnya.
Kadinkes Morotai, dr Is, dalam tanggapannya mengatakan saat pelaksanaan vaksinasi, ada standar-standar yang harus dilakukan sebelum dilakukan vaksin, selain itu ada tim KIPI yang memantau kejadian pasca imunisasi/vaksinasi, dihubungkan dengan kejadian di Desa Morodadi Morotai selatan, sementara ini masih dalam kajian oleh tim Komda penagggulangan pasca Vaksinasi dan Pokja KIPI, hasilnya nanti akan disampaikan secara terbuka kepada Publik melalui konfrensi pers.
Vaksin yang digunakan dalam program vaksinasi adalah vaksin yang aman, karena sudah melalui penelitian dan pengujian serta mendapat jaminan dari Badan POM RI. Terkait dengan kebijakan yang mengharuskan vaksin bagi penerima BST, itu merupakan kebijakan pemerintah pusat, bukan kebijakan Pemda Morotai. Sebagaimana tertuang dalam Perpres No 14 tahun 2021 pasal 13 a point 4, kalau memang ada keberatan terkait dengan perpres ini, silahkan diajukan keberatan sesuai dengan jalur hukumya,karena kami bekerja bersandar pada aturan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah pusat.
“Tidak ada pemaksaan dalam vaksinasi, akan tetapi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masyarakat yang wajib melakukan vaksin. Kami meminta dukungan semua yang hadir dalam kegitan ini dan seluruh lapisan masyarakat untuk mendukung dan mensukseskan kegiatan vaksinasi di Pulau Morotai sehingga Morotai bisa bebas dari Pandemi Covid-19,” harap Kadinkes Morotai, dr.Julius Giscard Kroons.(red)
