TERNATE, HR—–Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Ternate baru menyelesaikan pembayaran pekerjaan tetrapod pelabuhan penyebrangan Sulamadaha – Hiri, di tahun 2021 ke CV Diacel Sejati diangka 30 persen. Padahal, pekerjaan di lapangan sudah mencapai 90 persen.
“Kami pertanyakan ke rekanan, pekerjaan tersebut kenapa baru dicairkan uang muka 30 persen, padahal bobot pekerjaan di lapangan sudah melebihi 30 persen,” aku Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Ternate, Fachri Badar usai berkunjung ke Pelabuhan Sumadaha – Hiri, Rabu (16/2/2022).
Fachri mengaku, sisa pencairan pekerjaan tersebut semoga menjadi perhatian Pemkot, karena ini hak mereka untuk dicairkan. Namun, pekerjaan tetrapod pelabuhan Sulamadaha – Hiri dengan alokasi anggaran Rp1 milyar lebih itu, jangka waktu pelaksanaan konstruksi tersebut 45 kalender terhitung sejak tanggal 9 Nomvember 2021 – 23 November 2021.
Selanjutnya, ada kontrak adendum pertambahan waktu sampai 45 hari kalender dihitung 24 November 2021 – 6 Februari 2022.
Lanjut Fachri, untuk volume tetrapod sesuai data kontrak sebanyak 670 unit, berdasarkan data di lapangan yang dikerjakan ada dua jenis tetrapod, dimana dimensi kecil yang sudah dikerjakan berjumlah 190 unit, dan dimensi besar sebanyak 307 buah. Jadi jumlah total yang sudah dicetak berjumlah 497 buah.
“Kalau dilihat sesuai volume kontrak, apabila dikurangi dengan jumlah realisasi dilapangkan, maka 670 unit dikurangi 497 unit, sisa tetrapod yang harus dikerjakan sebanyak 173 unit.
“Jumlah sisa ini rekanan dalam beberapa hari kedepan harus kerja ekstra, apa yang disampaikan rekanan mereka upayakan semaksimal dalam waktu satu minggu kedepan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan tersebut. Namun, karena perpanjangan waktu dengan adendum yang hanya 45 hari kalender dan sudah selesai pada tanggal 6 Februari 2022, maka diluar daripada waktu tersebut rekanan sudah dikenakan denda 1 per mil dari nilai sisa pekerjaan,” bebernya.
Fachri menegaskan, rekanan pelaksana agar dalam waktu beberapa hari kedepan harus rekanan pelaksana menambah jumlah tenaga kerja dan waktu kerja, sehingga sisa pekerjaan tetrapod yang akan dikerjakan dalam beberapa hari kedepan dapat diselesaikan secara baik.
“Kami sampaikan ke rekanan pelaksana, mutu kualitas beton harus dijaga, karena kalau pekerjaan dikejar waktu, maka kadang tidak terkontrol terkait mutu beton K250 dan kualitas,” pungkasnya.
Tak hanya itu, Fachri menambahkan, tahun 2022 ada pekerjaan lanjutan tetarpod dengan anggaran sebesar Rp3 milyar.
“Kami harap Dinas PUPR tahun 2022 ini melakukan lelang secepatnya, jangan seperti perencanaan tahap awal. Sebab waktu yang dibutuhkan cukup lama, paling kurang enam bulan,” tutupnya.(nty)
