TOBELO, HR—– Anggota DPRD kabupaten Halmahera Utara (Halut), Samsul Bahri Umar mendesak pemerintah provinsi (Pemprov) Maluku Utara agar segera melunasi utang Dana Bagi Hasil (DBH) kepada pemerintah kabupaten Halut.
Pasalnya DBH yang menjadi hak dari Pemkab Halut pada Triwulan I tahun 2021 hingga memasuki akhir semester belum juga di transfer oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) ke Kas Daerah Pemda Halut.
Samsul Bahri Umar yang juga sebagai ketua Komisi II DPRD Halut menyebutkan total utang atau tunggakan DBH Pemrov Malut ke Pemkab Halut sebanyak Rp 6.6 milyar lebih, ” Pemprov Malut memiliki kewajiban membayarkan atau melunasi utang DBH karena itu sebagai salah satu sumber dana untuk pembangunan di kabupaten Halut,” ujar Samsul Bahri Umar, Selasa (13/07/2021).
Politisi partai Golkar ini menjelaskan utang DBH yang masih tertunggak diantaranya, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB- KB ) Triwulan I Tahun 2021 sebayak Rp 4,454,851,492.
Kemudian dana bagibhasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Triwulan I Tahun 2021, sebesar Rp 583,293,891, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN- KB) Triwulan 1 Tahun 2021 sebesar Rp 1,079,519,684.
Selanjutnya DBH Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan (P3AP) triwulan l tahun 2020 sebayak Rp 17,008,115, Pajak Pengambilan Dan Pemantaatan Air Permukaan (P3AP) triwulan ll, III, dan IV Tahun 2020 sebesar Rp 480,427,475, dan Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan ( P3AP) Triwulan 1 Tahun 2021 sebesar Rp 17,008,115 total keseluruhan Rp 6,632,108,772, ” Seharusnya utang DBH ini sudah dibayar karena surat keputusan (SK) kepala BPKPAD Provinsi Malut sudah diterbitkan dan nilai DBH sebesar Rp 6,6 miliar lebih,” katanya.
Mantan ketua DPRD Halut ini mengatakan pihaknya telah melakukan pertemuan dengan bagian Keuangan Pemprov Malut terkait dengan DBH, ” Bahkan kami juga sampaikan kepada anggota DPRD Provinsi Dapil Halut-Morotai,” ungkapnya
Karena itu, Samsul meminta Pemprov Malut menunjukkan itikat baiknya untuk melunasi utang DBH itu, ” Yang pasti, Pemkab Halut sangat membutuhkan dana bagi hasil untuk membiayai program-program ditahun 2021,” pungkasnya (man).