TERNATE,HR—Menjawab kebutuhan tenaga profesional hukum di kawasan timur Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Khairun (Unkhair) berencana membuka Program Studi Magister Kenotariatan (MKn).
Mewujudkan rencana tersebut, Dekan Fakultas Hukum Unkhair, Jamal Hi. Arsad, SH., MH, melakukan audiensi dengan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Hukum Umum (Dirjen AHU ) Kementerian Hukum Republik Indonesia, membahas dan menyiapkan langkah-langkah pembukaan program.
Pertemuan ini dihadiri Dekan Fakultas Hukum Jamal Hi. Arsad, SH., MH, didampingi Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama, Dr. Amriyanto, S.H., M.H. Mereka diterima langsung oleh perwakilan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) dan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, yang pada kesempatan itu diwakili oleh Henry Sulaiman, S.H., M.E, Direktur Perdata Dirjen AHU, Kementerian Hukum Republik Indonesia (Kemenkum RI).
Audiensi ini merupakan tindak lanjut arahan Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, S.H., M.H, beberapa waktu lalu, saat melakukan kunjungan kerja ke Maluku Utara.
Kunjungan tersebut, Menteri Hukum menyoroti pentingnya pengembangan pendidikan tinggi hukum di wilayah timur Indonesia, termasuk potensi besar yang dimiliki Fakultas Hukum Unkhair, sebagai salah satu perguruan tinggi hukum terkemuka di kawasan tersebut.
Dekan Fakultas Hukum Unkhair, Jamal Hi. Arsad, SH., MH, usai pertemuan, menjelaskan bahwa Fakultas Hukum Unkhair saat ini memiliki lebih dari 2.000 mahasiswa program sarjana (S1), didukung oleh infrastruktur serta sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai, serta telah memperoleh akreditasi Unggul dari lembaga akreditasi nasional.
Menurutnya, pembukaan Program Magister Kenotariatan di Unkhair merupakan langkah strategis dalam menjawab kebutuhan mendesak akan tenaga profesional kenotariatan di wilayah Maluku Utara dan kawasan timur Indonesia.
“Kami berkomitmen untuk menyiapkan segala aspek akademik dan administratif sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Pada pertemuan tersebut, tim Fakultas Hukum Unkhair berdiskusi secara teknis dengan Bidang Perdata Dirjen AHU, terkait tahapan dan persyaratan pembukaan Program Magister Kenotariatan.
Pertemuan ini, Dekan FH berharap, menjadi landasan awal menuju proses pengajuan izin operasional dan pelaksanaan program magister yang direncanakan.
Adanya dukungan dari Kementerian Hukum, Fakultas Hukum Unkhair optimistis pembukaan Program Studi Magister Kenotariatan akan semakin memperkuat peran Unkhair, sebagai pusat pengembangan ilmu hukum di kawasan timur Indonesia.(red)
