TERNATE, HR – Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman meresmikan kawasan kuliner baru Pandara Kananga yang merupakan proyek dari Kementerian Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Maluku Utara dengan pagu anggaran Rp20 milyar.
Ketua Pokja Perumahan Kawasan Pemukiman Kota Ternate Muhammad Syafei mengatakan, penanganan kumuh kawasan Makassar Timur merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penanganan kumuh di Kota Ternate.
“Kami menyampaikan data dari tahun 2017 luasan kumuh 61 hektar, turun di tahun 2018 menjadi 53,35 hektar, di tahun 2019 turun menjadi 33,31 hektar dan tahun 2020 menjadi 31 hektar. Jadi ada penurunan sekitar 10 hektar, namun pada tahun 2021 ada penambahan kawasan kumuh di tiga kecamatan Ternate yakni, Kecamatan Pulau Ternate, Kecamatan Moti dan Kecamatan Pulau Hiri. Luasan kumuh yang tinggal 31 hektar naik drastis menjadi 287 hektar. Di tahun 2022 dia turun diangka 268 hektar,” jelasnya, Selasa (25/7/2023).
Kata Syafei, jumlah anggaran melalui APBD diperuntukan untuk penyediaan lahan timbunan sebesar Rp6 milyar di tahun 2018-2019.
Pempus di tahun 2019 lewat reguler BPPW Malut menganggarkan Rp10 milyar lebih, dan di tahun 2022 penanganan yang dikenal dengan Kotaku sebesar Rp21 milyar lebih, kemudian di tahun 2023 berjumlah Rp3 milyar untuk finishing.
“Anggaran DAK tematik pengantasan pemukiman kumuh terpadu tahun 2021 sebesar Rp8 milyar lebih, biaya untuk mengatasi warga terdampak sebesar Rp5 milyar. Sehingga jumlah total secara keseluruhan penanganan pemukiman kumuh kawasan Makassar Timur senilai Rp85 milyar,” bebernya.
Sementara, Kepala Balai Prasarana Pemukiman Wilayah (BPPW) Malut Firman Aksara menyatakan, penataan kawasan kumuh di perkotaan melalui program Kotaku ini bertujuan untuk menurunkan luasan pemukiman kumuh, melalui kolaborasi dan penanganan kumuh dengan berbagai stakeholder.
“Program ini untuk mendukung penanganan kumuh yang jadi target RPJMN 2015-2019 serta RPJMN 2020-2024, dengan dukungan infrastruktur yang mencakup 71 indikator kekumuhan sesuai Permen PU Nomor 17 Tahun 2018,” katanya.
Capaian pengurangan kumuh target RPJMN 2020 sampai 2024 kata dia, hingga akhir tahun 2022 seluas 7300,6 hektar atau dari target 73 persen. Untuk Provinsi Malut khususnya Kota Ternate pengurangan kumuh melalui Kotaku selama 2017 sampai 2023 seluas 31,63 hektar yang meliputi 4 kecamatan dan 19 kelurahan.
“Total investasi yang dikeluarkan pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah kurang lebih Rp52 miliar untuk di Makassar Timur, dan pada tahun 2023 penanganan kawasan kumuh salah satunya dilakukan dengan skema skala kawasan sebagai optimalisasi pekerjaan sebelumnya tahun 2021 berupa pekerjaan anjungan, titik kumpul, jaringan jalan, drainase, pedestrian, titik parkir, talud dan utilitas pendukung,” ujarnya.
Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman mengatakan, anjungan pandara kanangan di Makassar Timur sebelum diresmikan sudah jadi salah satu tempat swafoto di Kota Ternate.
Dikatakannya, menjadi seperti saat ini tidak mudah, karena ketika membangun anjungan tersebut sebagai upaya Pemkot Ternate untuk mengurangi titik kumuh yang ada di pusat kota.
“Pembangunan anjungan ini sebagai upaya mengurangi kumuh di Makassar Timur, karena di lokasi ini pada tahun 2000 kurang lebih terjadi kebakaran 3 sampai 4 kali, sehingga ada upaya kita melakukan penataan di Makassar Timur,” cetusnya.
Menurutnya, penataan kawasan Makassar Timur itu butuh waktu lama sampai 8 tahun, nanti saat ini masih kurang lebih 7 hektar lagi yang harus diselesaikan Pemkot Ternate, dan pembanguan anjungan ini berkat hasil kolaborasi antara Pemkot Ternate dengan Kementrian PUPera.
“Pemerintah Kota Ternate menyampaikan terima kasih kepada Menteri PU yang diwakili Kepala BPPW,” katanya.
Meski begitu, Tauhid menuturkan Kota Ternate identic dengan water front city yang dilauncing pada jaman mantan Wali Kota almarhum Samsir Andili ketika dilakukan proyek reklamasi mulai dari tapak satu sampai tapak satu plus, namun rencana ini dilakukan sejak Kabupaten Maluku Utara dimasa kepemimpinan Abdullah Assagaf sebagai Bupati Malut saat itu.
“Saya berkeinginan kita melakukan penataan mulai dari Bastiong, Mangga Dua kemudian Falajawa, Makassar Timur, Salero dan Sangaji Dufa-dufa. Jadi konsep water front city harus dimaknai Ternate secara keseluruhan, sehingga penataan ini dilakukan agar Kota ini cantik,” ucapnya.
Tambahnya, pengelolaan sampah juga dikelola tersendiri, sehingga sampah tidak lagi berhamburan di depan lapak dan dilaut.
“Pedagang disaat berjualan tidak boleh menggunakan daster, dan hari – hari tertentu menggunakan baju adat. Bahkan, berjualan disini juga harus bersih,” ungkapnya.(nty)
