TERNATE,HR- Hubungan Wali Kota Ternate M Tauhid Soleman dan Wakil Wali Kota Ternate Jasri Usman yang diisukan retak memang benar. Pasalnya, sejumlah kebijakan yang diambil Tauhid dinilai sepihak tanpa komunikasi dengan Jasri.
Buktinya, hal ini lalu menuai protes dari Wakil Wali Kota Ternate ke Wali Kota, karena beberapa kebijakan yang diambil tidak pernah dilibatkan baik pelantikan pejabat, pergantian dan penunjukan pelaksana tugas terhadap beberapa OPD Wakil Wali Kota tidak di komunikasikan. Akhirnya bentuk protes Wakil Wali Kota tersebut dengan tidak berkantor.
Wakil Wali Kota Ternate Jasri Usman menyatakan, Kota Ternate saat ini dilanda covid-19 yang hingga kini belum landai, sehingga aktifitas perkantoran juga dapat di toleransi bahkan dirinya sudah dua pekan belum berkantor.
“Beberapa saat yang lalu saya di sarankan juga oleh Kabag Umum untuk jangan dulu berkantor, karena pak wali kota juga jangan terlalu berkantor. Jadi saya belum berkantor itu karena kondisi covid,” ucapnya, Kamis (22/7) kemarin.
Menurut Jasri, dirinya tidak berkantor juga sebagai bagian dari sikap protes dirinya terhadap kebijakan yang diambil Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman.
“Jadi itu sikap yang saya ambil, selain juga menghindari kerumuman,” akunya.
Selain itu, Jasri membantah berkaitan dengan isu keretakan pemerintahan Tauhid-Jasri, bagi Jasri perbedaan dalam menghadapi beberapa hal.
“Berdasarkan pada pengalaman dan pengetahuannya dia bisa persepsi lain, tapi kalau terkait keretakan bagi saya tidak retak juga karena saya mengingatkan agar setiap kebijakan yang keluar harus terkomunikasi secara baik, agar kebijakan yang keluar bisa kita tahu bersama-sama bukan yang satu tahu dan yang satu tidak tahu. Karena saya memahami sumber orang mencari informasi itu bukan hanya satu sumber tapi saya juga sebagai sumber orang mencari informasi terhadap sesuatu yang dilahirkan Pemda Kota Ternate,” jelasnya.
Dikatakannya, ketika dirinya tidak mengetahui segala kebijakan yang diambil, nantinya apa yang harus dijelaskan ke publik. Kondisi seperti itu dialami saat pengisian kekosongan jabatan dan perubahan nomenklatur jabatan eselon III dan IV dimana sebanyak 89 pejabat dikukuhkan dan dilantik beberapa waktu lalu sesuai SK Wali Kota Nomor 821.1/KEP/1905/2021 tentang pengangkatan pejabat administrator dan pejabat di lingkungan pemerintah daerah Kota Ternate juga tidak diketahui.
“Itu saya tidak tahu saya harus menjelaskan apa, sementara tidak di diskusikan, tidak disampaikan dan tidak di bicarakan. Itu yang saya menyampaikan sikap protes saya terhadap pa Wali Kota bahwa segala sesuatu ayo dikomunikasikan antara satu dengan yang lain sehingga kita punya referensi yang sama dan penjelasan sama jangan sampai masyarakat atau media menanyakan ke saya dan saya tidak tahu,” sebutnya.
Sambungnya, padahal usai dilantik ada beberapa keputusan sebelumnya dibicarakan dengan dirinya sebelum di putuskan seperti penempatan pelaksana tugas (Plt) pada tiga instansi yakni Plt di Dinas Pendidikan, Dinas Kebudayaan dan Dirut PDAM. Sementara sisanya sudah tidak ada lagi komunikasi dengan dirinya ketika diambil keputusan seperti penujukan Plt. Kepala Bappelitbangda, Plt. Kepala BP2RD dan pencopotan Kepala Dinas PUPR dan ditunjuk Isnain Pansiradju sebagai pelaksana tugas. “Itu yang saya protes kenapa seperti itu,” kesalnya.
Dari sikap protes yang dilakukan ini Jasri berharap, ke depannya dapat berubah.
“Kepentingan kita masyarakat terlayani dengan baik, dan kita juga harus menjaga citra pemerintahan secara baik supaya masyarakat terlayani dengan baik. Dan tidak terganggu dengan hal-hal teknis,” cetusnya.
Meski begitu, Jasri mengakui, langkah protes ini akan berakhir dalam sehari dua ke depan.
“Tadi sebenarnya saya sudah mau berkantor tapi saya ada janjian, paling lambat Senin saya sudah berkantor,” tutupnya.(nty)
