MOROTAI,HR—Keberangkatan sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ke Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau bukan secara lembaga. Hal tersebut diungkapkan oleh salah satu anggota Fraksi Gerakan Amanat Nasional (GAN) DPRD Morotai, Irwan Soleman.
“Kalau atas nama lembaga saya kira tidak, setau saya. Jadi atas nama lembaga studi banding itu semestinya di awali dengan rapat Banmus paling tidak. Ataukah rapat internal DPRD,”kata Anggota Fraksi Gerakan Amanat Nasional (GAN) DPRD Morotai, Irwan Solema kepada wartawan belum lama ini.
Menurutnya, jika studi banding itu dilakukan mengatas namakan lembaga, sudah tentu akan dilaksanakannya rapat Banmus dan atau rapat internal DPRD. Namun, kata dia, perjalanan dinas ke Batam itu tidak sekalipun dilakukan rapat oleh internal DPRD, dan itu harus di pertanyakan.
“Itu perjalanan personal karena tidak dalam bentuk keputusan rapat internal DPRD. Oleh karena itu partai fraksi gerindara lebih mementingkan diam di morotai semata mata karena pertimbangan kondisi ekonomi rakyat yang lagi susa, dan fraksi partai gerindra tidak satu pun yang berangkat,”tegasnya.
Semestinya kata dia, agenda-agenda seperti itu dirapatkan secara internal DPRD, sehingga agenda ke Batam itu jelas secara administrasi. Legal pertanggung jawabannya, jadi dua hal yang harus diingatkan bahwa jelas administrasi perjalanannya dan legal penggunaan anggarannya harus diketahui bersama.
Soal anggaran perjalanan dinas ke Batam oleh sejumlah anggota DPRD itu, dirinya meminta ke awak media untuk konfirmasi ke penegak hukum .”Coba komunikasi dengan penegak hukum soal penggunaan anggaran. Apakah berkonsekwensi hukum atau tidak,”tegasnya. (lud)
